Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

Rabu, 15 Apr 2020 05:03 WIB

TRAVEL NEWS

Polemik Ojol Angkut Penumpang atau Tidak, Luhut: Diatur Pemda

Herdi Alif Al Hikam
detikTravel
driver ojol
Ojek online bisa angkut penumpang atau tidak tergantung pemda. (istimewa)
Jakarta -

Aturan mengenai operasional ojek online saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi kontroversi. Dalam prosesnya, Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan keputusan kepada pemda.

Polemik ojol saat PSBB muncul karena ada aturan berbeda bahkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Beleid itu ditandatangani oleh Luhut.

Dua poin yang bertentangan tentang ojol mengangkut penumpang ada di pasal 11 butir c dan butir d. Dalam pasal 11 ayat 1 butir c tegas berbunyi sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Sementara itu, dalam butir d disebutkan bahwa dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan.

Permenhub itu juga berbenturan dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan (permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang sudah lebih dulu terbit. Dalam permenkes itu dinyatakan bahwa ojek daring hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang.

Dalam implementasinya, DKI Jakarta, yang menjadi provinsi pertama yang melakukan PSBB, menegaskan bahwa ojol dilarang angkut penumpang, kendati sempat meminta toleransi ojol mengangkut penumpang.

Menhub Ad Interim Luhut akhirnya angkat suara dengan polemik itu. Dia bilang Permenhub 18 tahun 2020 yang ditandatangani oleh dia itu dikembalikan ke masing-masing daerah.

"Aturan Permenhub itu dibuat untuk seluruh Indonesia, sehingga Pemda bisa atur sendiri kebutuhannya. DKI nggak bolehkan ya silakan urusan dia, Pekanbaru misalnya dia bolehkan, kan tiap daerah punya lebihnya," kata Luhut dalam video conference bersama wartawan, Selasa (14/4/2020).

Polemik ini seakan-akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah pusat tidak saling koordinasi dalam menyusun kebijakan. Luhut menegaskan bahwa pemerintah tetap berkoordinasi dengan baik.

"Yang jelas ini semua kita (pemerintah) koordinasikan ya, dengan baik. Dengan Pak Terawan Menkes maupun dengan Gubernur DKI. Nggak betul juga kalau orang bilang nggak koordinasi," ujar Luhut.

"Kalau situasi kurang baik, kalau penyebaran makin banyak, bukan ndak mungkin kita larang juga. Ini kita serahkan ke daerah agar mereka lakukan penilaian sendiri," Luhut menambahkan.



Simak Video "Perlengkapan Wajib Naik Ojol di Masa New Normal"
[Gambas:Video 20detik]
(fem/fem)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA