Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

Kamis, 07 Jan 2021 23:50 WIB

TRAVEL NEWS

Sandiaga Jawab Keluhan Hotel, Siap Bantu Soal Tagihan Listrik

Menparekraf Sandiaga Uno
Sandiaga Uno Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali akan kian mempersulit sektor hotel dan restoran. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berjanji untuk memberikan keringanan bagi hotel.

Itu jawaban Sandiaga atas keinginan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) agar pemerintah memberikan relaksasi agar hotel bisa tetap hidup.

"Tentunya saya sangat berempati dan prihatin terhadap keadaan yang membuat bukan hanya pengusaha hotel dan restoran yang tergabung di PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) yang dimana saya rutin berkomunikasi dengan PHRI Pusat Pak Hariyadi Sukamdani, senior saya. Pak Yusran (Sekjen PHRI-Maulana Yusran), tentunya saya bersimpati, bahwa komponen yang harus direlaksasi adalah tagihan listrik, saya akan berkoordinasi dengan Dirut PLN, Menteri BUMN, Menteri ESDM untuk bagaimana caranya memberikan satu keringanan dari segi tagihan listrik yang dimintakan Pak Yusran mewakili PHRI, juga daya listrik dengan relaksasi tagihan yang disesuaikan," papar Sandi kepada detikcom, Kamis (7/1/2021).

Sandiaga menambahkan, di masa-masa pandemi, hotel memang mengalami penurunan tingkat hunian, bisa berada di bawah 50 persen atau 40 persen. "Dan itu membutuhkan daya yang jauh lebih kecil dan akhirnya tagihan bisa diefisienkan," ujarnya.

Soal dana hibah yang juga disinggung oleh PHRI, Sandiaga mengatakan Kemenparekraf tahun ini akan memperluas calon penerima dana hibah jadi tidak pelaku usaha hotel dan restoran saja yang mendapatkannya.

Tahun lalu Kemenparekraf menyalurkan dana hibah pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun mulai pada Oktober 2020.

"Dan dana hibah ini sudah banyak yang menerima namun sektor-sektor lain di luar hotel dan restoran menginginkan agar dana hibah ini diperluas dari segi penerimanya bagaimana dengan penyelenggara biro perjalanan wisata atau travel agent atau operator, bagaimana dengan tour guide, bagaimana juga dengan sektor informal para pengemudi bus yang membawa wisatawan, saya sedang merancang agar dana hibah ini tahun 2021 diperluas," ujarnya.

Mengenai dana hibah yang dinilai tidak efektif karena hanya diberikan pada daerah yang prioritas, Sandiaga mengatakan dana hibah akan diperluas agar lebih tetap sasaran. "Terima kasih masukannya dana hibah akan diperluas, kita akan bekerja dengan cepat, bekerja keras kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menkeu agar dana hibah ini bisa tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu," ujarnya.

Kalangan hotel pun mengatakan dana hibah yang diberikan sebenarnya habis untuk membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), jadi dana hibah yang diberikan sebenarnya tidak bisa membantu operasional hotel. Terkait hal ini Sandiaga mengatakan untuk relaksasi PBB harus dibicarakan dulu dengan pemerintah daerah.

"Keluhan Pak Yusran, dana hibah itu habis untuk PBB itu jadi catatan kita, bagaimana caranya dana hibah ini agar membantu tidak terjadi PHK yang lebih besar, agar tidak terlalu bertambah jumlah pegawai sektor yang ada di piramida terbawah yang harus dirumahkan. Sehingga dana hibah ini bisa menjadi salah satu bantalan perlindungan sosial bagi para pelaku sektor usaha yang ada di bawah lapisan ekonomi kita. Harapan saya terhadap PHRI, yang diperluas pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mari kita bergandengan tangan, dan saling membantu dan peduli agar kita bisa bertahan di situasi yang sangat berat ini. Ini harapan saya yang utama," tutup Sandiaga Uno.



Simak Video "Sandiaga Uno Bawa Tasbih saat Dilantik Jadi Menteri"
[Gambas:Video 20detik]
(ddn/ddn)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA