Luhut Blak-blakan Ungkap Alasan Pembangunan Bandara IMIP di Morowali

Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara soal polemik Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Dia menegaskan bahwa pembangunan bandara itu dilakukan dengan campur tangannya saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo.

Bandara IMIP sebelumnya disorot karena tidak adanya aparat negara seperti Bea Cukai, mengingat bandara ini terintegrasi langsung dengan kawasan industri yang didominasi investasi China.

Luhut menjelaskan bahwa keputusan pembangunan bandara diberikan sebagai fasilitas bagi investor besar, sebagaimana praktik umum di negara lain.

"Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin... Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand," ujar Luhut, yang kini menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu.

Dia menegaskan dialah pihak yang paling aktif melobi China agar berinvestasi dalam hilirisasi nikel. Menurutnya, China pada saat itu adalah satu-satunya negara yang mampu menyediakan teknologi dan kesiapan industri.

Luhut bahkan mengatakan dia berhubungan langsung dengan sejumlah petinggi China, termasuk Presiden Xi Jinping, untuk memastikan kerja sama tetap sesuai aturan.

Di Morowali, Luhut mengklaim berhasil mengamankan investasi China senilai USD 20 miliar. Karena itu, menurutnya, wajar bila investor meminta fasilitas tertentu.

"Jika mereka berinvestasi USD 20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional," dia menegaskan.

Dia juga menekankan bahwa bandara tersebut hanya untuk penerbangan domestik, sehingga tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan.

Luhut menolak anggapan bahwa ia pernah mendorong bandara tersebut menjadi bandara internasional.

"Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi Bandara Internasional," ujar dia.

Luhut menambahkan bahwa sudah meminta KLHK menindak tegas perusahaan hilirisasi asal China yang belum memenuhi standar lingkungan sejak 2021.

Luhut kemudian menjelaskan bahwa hilirisasi nikel adalah strategi besar yang sudah ia gagas sejak 2001-strategi yang baru benar-benar dijalankan ketika Kawasan Industri Morowali berkembang pada era SBY dan kemudian diresmikan era Jokowi. Meski Jokowi awalnya khawatir dengan penghentian ekspor ore, Luhut meyakinkan bahwa manfaat jangka panjang akan jauh lebih besar.

"Saya sampaikan bahwa dua hingga tiga tahun pertama akan berat, tetapi setelah itu manfaatnya akan terlihat jelas," katanya.

Setelah Jokowi menyetujui, China pun mulai bekerja sama, dan hilirisasi berkembang menjadi industri bernilai ekspor hingga USD 34-38 miliar per tahun. Bagi Luhut, semua keputusan diambil secara terukur dan berbasis kepentingan nasional.

"Dalam sebuah kerja sama, mustahil semua pihak menang; selalu ada proses give and take," ujar dia.

Dengan itu, ia menegaskan bahwa peran dan keputusannya soal Bandara IMIP adalah bagian dari strategi besar untuk memperkuat industri Indonesia.

***

Selengkapnya klik di sini.

Simak juga Video: Purbaya 'Selesaikan' Pegawai Bea Cukai yang Ogah Berubah

Video Jokowi Ngaku Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP di Morowali

Video Jokowi Ngaku Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP di Morowali