Kenapa Aceh Tamiang Langganan Banjir? Ini Faktor Penyebabnya!

3. Kerusakan Alam dan Alih Fungsi Hutan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Tamiang berada di kawasan pesisir yang didominasi oleh ekosistem hutan mangrove. Mengutip informasi dari situs resmi UPTD PKKPD, garis pantai di daerah ini memiliki karakter khas karena mangrove tumbuh rapat mulai dari tepi pantai hingga mendekati pemukiman warga.

Kondisi ini menjadikan Aceh Tamiang sebagai salah satu daerah dengan populasi mangrove terbesar di Provinsi Aceh. Namun, perlindungan terhadap ekosistem mangrove di wilayah tersebut terus menurun.

Berbagai aktivitas pembangunan di sepanjang pesisir menyebabkan konservasi hutan mangrove mengalami penurunan. Berdasarkan temuan dalam sejumlah jurnal penelitian, penurunan luas mangrove berdampak langsung pada meningkatnya intrusi air laut ke daratan.

Akibatnya, air sumur menjadi payau karena air laut bercampur dengan air sungai dan produktivitas lahan pertanian warga ikut menurun.

Sejak 2008, keberadaan hutan bakau di Aceh Tamiang semakin terancam karena banyak area dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, aktivitas dapur arang yang memanfaatkan kayu bakau sebagai bahan baku turut memperparah kerusakan. Pada 2015, tercatat lebih dari 600 dapur arang beroperasi di wilayah ini, sebagian besar tanpa izin resmi.

Pembukaan lahan untuk kebutuhan perikanan dan pertanian juga memberikan kontribusi besar terhadap menurunnya kualitas ekosistem mangrove. Kerusakan ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan nelayan karena jumlah ikan dan udang yang tertangkap semakin berkurang.

Tidak hanya itu, penggunaan bahan kimia pertanian memicu pencemaran kawasan mangrove, menghambat sirkulasi air laut, dan berpotensi membuat hutan mangrove tenggelam serta meningkatkan risiko abrasi pantai.

Perubahan penggunaan lahan dari hutan atau area alami menjadi perkebunan, pemukiman, maupun sektor lain mengurangi tutupan vegetasi yang berfungsi menyerap air. Akibatnya, setiap terjadi hujan deras, aliran permukaan meningkat lebih cepat dan debit sungai pun naik secara signifikan.

4. Minimnya Pengelolaan Sungai dan Pengendalian Banjir

Secara ideal, sungai perlu dilengkapi dengan kanal, tanggul, serta sistem drainase yang memadai untuk mengatur aliran air, terutama pada wilayah yang rawan banjir. Dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), pemerintah sebenarnya telah menetapkan program normalisasi sungai serta upaya pengendalian daya rusak air di berbagai wilayah Indonesia.

Program tersebut mencakup pembangunan tanggul, kanal, hingga pekerjaan normalisasi alur sungai. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua sungai di Aceh Tamiang telah mendapatkan penanganan tersebut.

Akibatnya, ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan debit air meningkat, potensi luapan sungai masih sangat besar dan mengancam keselamatan warga.

Upaya Pemulihan Aceh Tamiang Pasca Banjir

Pemerintah diminta untuk mempercepat penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Pulau Sumatera, termasuk Provinsi Aceh. Seluruh unsur negara dari pemerintah pusat, TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, hingga rakyat bergerak secara terpadu untuk memastikan pemulihan daerah pasca bencana cepat terealisasi.

Melansir situs Humas Pemkab Wajo, akses transportasi Aceh Tamiang menuju Sumatera Utara yang sempat terputus sudah normal dan distribusi logistik mulai dikerahkan.

Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, memastikan bahwa kendaraan berat sudah mulai melewati kawasan Seumadam, salah satu titik yang paling terdampak bencana.

Meski masih terdapat sisa lumpur dan material banjir, akses kini sudah terbuka dan mempercepat distribusi logistik juga alat berat menuju titik-titik terdampak.

"Alhamdulillah jalan nasional wilayah Aceh Tamiang-Sumut sudah normal dan sudah bisa dilewati truk besar," jelas Armia.