Kritikan Prabowo di Rakornas 2026 soal Sampah Bali, Minta Jajaran Lakukan Ini

Presiden Prabowo Subianto mengkritik masalah sampah di Bali. Dia bilang, bagaimana turis mau datang jika Bali kotor. Dia minta ke jajarannya untuk Corvee.

Awalnya Prabowo menyebut sektor pariwisata merupakan salah satu bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan mudah untuk pengembangannya. Namun, pariwisata di Indonesia menghadapi masalah sampah yang serius.

Dia mengungkit keluhan dari pejabat luar negeri terhadap kondisi Bali. Dia mengatakan mereka menyebut Bali kotor dan dipenuhi sampah.

"Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara di mana pun dia nggak basa-basi. Dia bilang 'Your excellency, I just came from Bali. Bali so dirty now. Bali not nice'. Ah saya, tapi saya terima itu sebagai koreksi," ucap Prabowo.

"Ini maaf ya gubernur, bupati dari Bali ini real lho. Bali bulan Desember 2025, ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ liat sampah," ujar Prabowo sambil menunjukkan foto kondisi sampah berserakan di pantai Bali.

Prabowo pun meminta kepada kepala daerah untuk menggerakkan pelajar untuk Corvee atau kerja bakti. Dalam bahasa Prancis, corvée adalah kegiatan bersih-bersih untuk membersihkan sampah. Dia mengatakan semua pihak harus terlibat membuat lingkungan bersih dari sampah, tanpa terkecuali.

"Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD, di bawah kendali saudara, apa sih susahnya sih. Entah hari Sabtu, hari Jumat semuanya sekolah kumpul di pantai ini, ini pantai kita, ini halaman kita ayo kita bersihkan ramai-ramai," ujarnya.

"Jangan 'siap-siap'. Minimal setengah jam sebelum masuk kantor kalau perlu menterinya pimpin. Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, dandim, danrem, saya perintahkan kau gerakkan anak buahmu korve (kerja bakti), tiap hari atau tiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, kerahkan, korve, korve, korve," ucapnya.

Sementara itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menilai ajang Rakornas ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam implementasi program prioritas presiden.

"Rakornas ini penting sebagai titik temu kebijakan. Ia menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk melibatkan daerah secara aktif dalam agenda pembangunan nasional," kata Achmad.

Menurut dia, tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden mencerminkan kesadaran pemerintah keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pusat. Daerah juga memegang peran kunci dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam layanan publik.

"Kalau sinkronisasi dilakukan sejak awal, potensi tumpang tindih program bisa ditekan. Ini sinyal positif bagi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi arahan langsung dari Presiden Prabowo yang dinilai memberikan pesan kuat mengenai pentingnya konsistensi kebijakan dari pusat hingga daerah.

"Pesan politik dan kebijakan dari Presiden penting agar semua level pemerintahan bergerak dalam satu arah yang sama," kata Achmad.

Secara keseluruhan, ia menilai Rakornas 2026 sebagai langkah positif untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah. Hasil koordinasi dapat langsung dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyesuaian program kerja sepanjang 2026.

Video: Kala Prabowo Blak-Blakan Dukung Pramono Meski Beda Partai

Video: Kala Prabowo Blak-Blakan Dukung Pramono Meski Beda Partai