.webp)
Upload Photo
Write a Story
Pelaku industri pariwisata di Thailand mendesak pemerintah segera membenahi sistem penegakan hukum dan regulasi. Maraknya praktik penyuapan dinilai merugikan pelaku usaha dan wisatawan, sekaligus menggerus citra pariwisata nasional.
Melansir Bangkok Post, Rabu (18/2/2026), desakan itu menguat setelah skor Thailand dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025 turun satu poin menjadi 33 dari total 100. Peringkat globalnya pun merosot sembilan tingkat ke posisi 116.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Konsorsium Akomodasi Butik Phuket menilai skor tersebut mencerminkan persoalan yang dirasakan langsung di destinasi wisata seperti Phuket. Masalah penyuapan dan lemahnya penindakan terhadap pelanggaran hukum disebut masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Sejumlah pelanggaran yang kerap terjadi antara lain tempat hiburan yang tetap beroperasi melewati jam yang diizinkan, warga negara asing yang bekerja tanpa izin sebagai pemandu wisata, sopir, atau pekerja seks, hingga praktik menjalankan usaha secara ilegal dengan menggunakan nama pihak ketiga.
Presiden konsorsium menyebut ada dugaan oknum aparat menerima suap dari pelanggar, sehingga mereka dapat terus menjalankan aktivitasnya tanpa hambatan. Ia juga menyoroti tingginya pelanggaran hukum oleh warga asing di Phuket, seperti menyewa sepeda motor tanpa surat izin mengemudi dan melanggar aturan lalu lintas.
Senada, Ketua Asosiasi Bisnis Khao San Road mengatakan praktik penyuapan bukan hal baru di destinasi wisata Thailand. Menurutnya, rendahnya gaji aparat kepolisian dan pegawai negeri menjadi salah satu faktor pendorong.
Langkah tegas itu untuk memulihkan kepercayaan wisatawan dan memperbaiki reputasi sektor pariwisata Thailand di mata dunia.
(upd/fem)
Komentar Terbanyak
Waspada! Ini Daftar Pangkalan Militer AS di Seluruh Dunia yang Harus Kamu Tahu
Garuda Indonesia Tidak Lagi Berstatus Bintang 5
Gara-gara Monyet, Komodo di Singapore Zoo Telan Boneka yang Dilempar