Kematian Pengunjung di Mikutopia Jadi Sorotan Walhi Jatim

Satu pengunjung destinasi wisata baru Mikutopia, di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur meninggal dunia saat antre tiket. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mempertanyakan kelengkapan izin lingkungan taman itu.

Peristiwa itu terjadi pada Senin (23/3/2026) pukul 11.50 WIB. Korban bernama Suyati awalnya pingsan saat mengantre di loket pembelian tiket. Dia sempat mendapatkan pertolongan awal di lokasi, kemudian dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Direktur Eksekutif Walhi Jatim Pradipta Indra Ariono menegaskan operasional sebuah tempat wisata berskala besar seperti Mikutopia tidak bisa dilakukan hanya dengan dalih uji coba jika dokumen perizinan belum rampung.

Dia mengatakan Pemerintah Kota Batu harus menghentikan segala aktivitas di lokasi tersebut sebelum seluruh persyaratan administratif dilengkapi, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang diduga belum terpenuhi secara transparan.

Kecurigaan mengenai perizinan itu muncul setelah Dinas Pariwisata Kota Batu menyatakan belum mengetahui secara detail kelengkapan izin Mikutopia dengan alasan merupakan domain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

Dia menilai koordinasi antar lini di Pemkot Batu sangat lemah dan terkesan menutup mata terhadap pembangunan fisik yang sudah berdiri tegak. Pradipta mengingatkan agar Pemkot Batu belajar dari catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020 mengenai puluhan bangunan yang beroperasi sebelum mengantongi izin tata ruang.

Dia juga menyoroti lokasi Mikutopia yang berada di lereng Gunung Arjuno-Welirang juga menjadi sorotan tajam. Kawasan Bumiaji selama ini dikenal sebagai jantung resapan air bagi Kota Batu maupun Kota Malang.

WALHI mencatat jika luas lahan wisata itu mencapai atau melebihi 5 hektar, atau lokasinya berada dalam radius kurang dari 100 meter dari sempadan sungai. Maka dokumen Amdal menjadi kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar.

Tanpa mitigasi lingkungan yang jelas melalui Amdal, pembangunan di hulu ini dituding menjadi faktor dominan penyebab banjir lumpur yang baru-baru ini menerjang Desa Punten di Kecamatan Bumiaji.

Ironisnya, alih fungsi lahan di kawasan hijau Bumiaji seolah mendapat legitimasi melalui revisi Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang RTRW. Dalam aturan sebelumnya, Bumiaji merupakan kawasan terbatas yang hanya diperuntukkan bagi agrowisata dan wisata alam.

Namun, aturan terbaru justru membuka pintu lebar-lebar bagi pariwisata buatan dan industri skala kota untuk merambah kawasan hulu tersebut.

"Walhi menyayangkan revisi Perda RTH terbaru, bagaimana kemudian Kecamatan Bumiaji sebagai jantung Kota Batu, ini dilegalkan untuk kemudian pembangunan pariwisata, dan industri skala kota," kata Pradipta dilansir detikJatim.

"Dan kemudian secara tidak langsung Pemerintah Kota Batu melegalkan segala bentuk bencana, seperti banjir, tanah longsor," dia menambahkan.

Menurut Pradipta, dampak buruk dari operasional wisata baru itu bahkan sudah dirasakan langsung oleh masyarakat saat momen Idulfitri. Kawasan biasanya tidak pernah mengalami kepadatan arus lalu lintas, pada libur Lebaran kemarin mengalami kemacetan parah.

Kemacetan itu dimulai dari kawasan Sidomulyo menjadi fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya di kawasan tersebut. Kondisi ini membuktikan bahwa daya tarik wisata yang masif tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan kajian lalu lintas yang matang.

Walhi Jatim pun mendesak Pemerintah Kota Batu untuk segera melakukan audit total terhadap perizinan Mikutopia dan menindak tegas pelanggar tata ruang tanpa tebang pilih. Jika praktik 'pembangunan siluman' yang mendahului izin ini terus dibiarkan.

Walhi juga memperingatkan Pemkot Batu secara tidak langsung tengah melegalkan potensi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang lebih besar di masa depan, yang pada akhirnya akan mempertaruhkan keselamatan warga demi kepentingan investasi semata.

"Pemerintah harus menindak tegas para pelanggar tata ruang, tanpa tebang pilih. Kemudian memberi sanksi berat untuk tidak mempertaruhkan keselamatan warga," kata dia.

Video: Menteri LH Tinjau Ulang Semua Izin Lingkungan

Video: Menteri LH Tinjau Ulang Semua Izin Lingkungan