Tekanan terhadap pilot maskapai yang terbang di kawasan Timur Tengah kian meningkat seiring konflik yang belum mereda. Terbang dengan risiko atau menolak lalu dipecat.
Di tengah situasi yang tidak menentu, sebagian pilot mengaku berada dalam posisi sulit: tetap terbang dengan risiko tinggi atau menolak dan menghadapi konsekuensi dari perusahaan.
Presiden International Federation of Air Line Pilot' Associations (IFALPA), Ron Hay, mengatakan kekhawatiran itu dirasakan luas oleh para pilot di berbagai negara. Mereka cemas akan sanksi jika menolak penugasan, mulai dari tidak dibayar hingga kehilangan pekerjaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada ketakutan mendasar akan pembalasan," ujar Hay dikutip dari The Independent, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, pilot dari Lebanon hingga India menghadapi kondisi yang sama. Mereka harus terbang di wilayah dengan situasi yang bisa berubah cepat, termasuk penutupan ruang udara secara tiba-tiba akibat serangan rudal atau drone.
Kondisi ini terjadi saat sejumlah maskapai di Timur Tengah mulai kembali mengoperasikan penerbangan, meski gencatan senjata dua pekan yang baru diumumkan masih diwarnai serangan di beberapa titik. Hay, yang juga kapten di Delta Air Lines, menyebut tekanan yang dirasakan pilot tidak selalu berupa ancaman pemecatan langsung.
Dalam beberapa kasus, pilot tetap bisa bekerja, tetapi tidak dibayar jika menolak terbang. "Mereka mungkin tidak dipecat, tetapi manajemen bisa saja berkata, 'Kalau tidak terbang, Anda tidak dibayar'," ungkapnya.
Ia menilai praktik tersebut menunjukkan lemahnya budaya keselamatan di sebagian maskapai. "Itu sudah lama terjadi di kawasan Timur Tengah dan semakin diperparah oleh konflik saat ini," kata Hay.
Di sisi lain, maskapai di kawasan tersebut menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas. Penerbangan dari dan menuju Uni Emirat Arab serta Qatar, misalnya, tetap berjalan melalui jalur khusus yang telah disepakati dengan regulator.
Namun, upaya untuk menggali suara pilot di lapangan tidak mudah. Reuters melaporkan, lebih dari selusin pilot di kawasan Teluk menolak memberikan komentar, bahkan secara anonim.
Setelah gencatan senjata diumumkan, Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA) memperpanjang larangan bagi maskapai Eropa melintasi wilayah udara sejumlah negara Teluk hingga 24 April. Meski demikian, maskapai berbasis di Dubai, Doha, serta India masih terus beroperasi.
Merespons kondisi tersebut, IFALPA merilis panduan yang menegaskan bahwa pilot harus memiliki hak yang tidak bisa ditawar dalam menentukan aspek keselamatan penerbangan.
"Ada kekhawatiran mendalam di kawasan tersebut, yang menjadi alasan panduan itu diterbitkan," ujar Hay.
(upd/wsw)












































Komentar Terbanyak
Ibu Kota Negara Tetap di Jakarta, IKN Jadi Apa?
Prabowo: Jangan Terlalu Kagum pada Bangsa yang Kaya dari Merampas Bangsa Lain
Meresahkan, Rombongan Pendaki Karaoke di Puncak Gunung Andong