Usai pensiun menjabat sebagai presiden, Joko Widodo mendapat tawaran buat main film tentang budaya Dayak hingga diundang ke acara adat bulan Agustus mendatang.
Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Panglima Jilah berujar dia berencana mengundang Jokowi untuk bermain di film Dayak sebagai tokoh utama.
"Kami juga membawa Bapak Jokowi untuk bermain film Dayak. Respons beliau positif semuanya tentang budaya," ujarnya saat ditemui di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (20/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya soal cerita yang hendak diangkat, Panglima Jilah menjawab bahwa pihaknya tengah menggarap film kolosal.
"Filmnya menceritakan cerita-cerita Dayak di masa lampau, bagaimana kolaborasi Dayak dengan Jawa, Majapahit," tuturnya.
Ia juga menyatakan, Jokowi akan mendapat status pemeran utama dalam film tersebut.
"Eh pokoknya peran beliau peran utama, ya. Nanti akan kita buat sebaik mungkin," jelasnya.
Lebih lanjut, dalam kunjungannya ke Solo, Panglima Jilah berencana mengundang Jokowi untuk hadir dalam acara adat budaya pada bulan Agustus mendatang.
"Kita silaturahmi dengan beliau mengenai adat budaya. Kita mengundang beliau untuk datang di acara adat budaya di bulan delapan," terang tokoh Suku Adat Kanayatn tersebut.
Di sisi lain, ia mengatakan bahwa silaturahmi penting untuk tetap dijalin. Apalagi, untuk membicarakan kebangsaan dengan Jokowi.
"Silaturahmi tokoh itu penting untuk membicarakan supaya persoalan kebangsaan itu punya tempat untuk dibicarakan. Karena Bang Panglima ini tokoh yang sangat fenomenal, perlu mendapat tempat juga untuk menyampaikan banyak hal, supaya pemimpin kita juga mendapat informasi yang cukup, gitu," pungkasnya.
-------
Artikel ini telah naik di detikJateng.
(wsw/wsw)












































Komentar Terbanyak
'Dulu Ramai Sekali, Sekarang Sepi Seperti Kota Mati'
Setuju atau Tidak Bandara Husein & Adisutjipto Dibuka Lagi?
Ribuan Vila Terancam Delisting, Pemerintah Tegaskan Bukan Mempersulit Usaha