Viral Curhatan Driver: Turis Batal Liburan di Nusa Penida gegara Retribusi Mahal

Di media sosial, viral curhatan seorang driver soal rombongan wisatawan yang batal liburan di Nusa Penida gara-gara harus membayar biaya retribusi yang mahal.

Driver wisata itu mengunggah percakapannya dengan rombongan wisatawan yang membatalkan liburan ke Nusa Penida, Klungkung, Bali. Alasan mereka batal liburan lantaran rombongan itu tiba-tiba dikenai retribusi Rp 25 ribu per orang per destinasi.

Rombongan yang terdiri dari 47 wisatawan itu semula berencana mengunjungi empat destinasi di Nusa Penida. Meski telah membayar uang muka paket wisata, mereka kembali dikenai biaya tambahan dengan total sekitar Rp 4,7 juta akibat penerapan retribusi tersebut.

Wisatawan tersebut lalu membatalkan kunjungan dan meminta pengembalian uang muka, serta mengungkapkan kekecewaannya dengan aturan baru tersebut. Unggahan itu pun menuai berbagai komentar warganet.

Warganet menilai pemerintah tidak profesional dengan harus menerapkan penambahan retribusi tanpa diimbangi oleh upaya perbaikan infrastruktur berupa jalan yang memadai.

Dinas Pariwisata Klungkung Buka Suara

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Klungkung I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya menerangkan telah membahas persoalan tersebut. Ia menerangkan retribusi tambahan di setiap destinasi merupakan penerapan dari Perda Klungkung Nomor 4 Tahun 2026 tentang pajak dan retribusi daerah.

"Jadi aturan ini sudah jelas dibahas dan ditetapkan bersama oleh legislatif dan eksekutif. Di sana tidak hanya retribusi, tapi juga ada pajak yang diatur sebagai penyempurnaan dari Perda Nomor 8 Tahun 2023," jelas Mahajaya, Rabu (5/8/2026).

Soal penerapan yang menyebabkan kaburnya wisatawan, Mahajaya menjelaskan, sangat wajar sebuah aturan menuai pro dan kontra di awal penerapannya. Menurutnya dari sanalah nanti pihaknya akan melakukan evaluasi dan perbaikan.

Aturan ini sendiri secara resmi diterapkan per 1 Agustus 2026. Kemudian memasuki tahapan sosialisasi dari 1-12 Agustus 2026. Selama tahapan sosialisasi, pihaknya berkomitmen menampung setiap masukan.

"Pro dan kontra ini tentu menjadi bahan evaluasi kita. Namun seperti yang sudah saya sampaikan, ini memang aturan yang harus kita jalankan," paparnya.