.webp)
Upload Photo
Write a Story
Dua destinasi wisata alam di Lombok, Gili Trawangan dan Gili Meno, tengah menghadapi masalah serius. Gili Trawangan dikepung persoalan sampah, sementara Gili Meno menghadapi krisis air yang mengancam kenyamanan wisatawan.
Persoalan itu disorot oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat melakukan kunjungan kerja di kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa (11/8/2026). Rahayu mendesak Pemprov NTB untuk segera mengambil langkah cepat dalam menangani persoalan tersebut.
"Gili ini kan masuk area konservasi. Jadi harus duduk bersama kementerian lain, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan," ujar Rahayu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ya, dua unit insinerator pengolah sampah di Gili Trawangan saat ini tidak dapat beroperasi. Menurut Rahayu, Komisi VII DPR siap membantu mencarikan mitra investor untuk mengelola sampah di kawasan pariwisata unggulan tersebut.
"Kami khawatir karena ini kawasan pulau, takut sampahnya meluber ke laut. Kami minta dipastikan ada tempat penampungan terpusat seperti di Kepulauan Seribu," ujar Rahayu.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menuturkan penanganan sampah di Gili Trawangan sebenarnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara. Meski demikian, Iqbal berjanji mencarikan solusi untuk mengangkut tumpukan sampah tersebut ke daratan.
"Sampah ini sekarang sudah menumpuk. Saya khawatir apalagi ini musim panas. Kami sedang memikirkan bagaimana cara mengeluarkan semua sampah dari sana dalam waktu dekat agar tidak ada penumpukan sementara," kata Iqbal.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB Ahmad Nur Aulia mengakui adanya kendala pengelolaan sampah di tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air). Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan tumpang tindih status kawasan.
"Ada masalah infrastruktur. Insineratornya ada, tetapi secara izin operasional belum bisa diberikan karena masuk kawasan konservasi. Ini masalah dasar mengenai status kawasan, sehingga kami perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait," kata Aulia.
Selain persoalan sampah, krisis air bersih di Gili Meno juga menjadi pekerjaan rumah (PR) serius pemerintah daerah. Menurut Aulia, opsi penyaluran air menggunakan pipa bawah laut dari Gili Air ke Gili Meno maupun Trawangan belum memungkinkan secara teknis.
"Opsi jaringan pipa tampaknya belum memungkinkan dari pertimbangan teknis arus laut. Saat ini Pemkab dan PDAM mengajukan izin ke kementerian terkait untuk proses pengambilan air tanah melalui metode sumur pantai atau beach well," kata Aulia.
Saat ini, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di Gili Meno masih mengandalkan cara lama, yakni mengangkut dan menyuplai air bersih dari daratan utama. "Ini menjadi catatan evaluasi kami agar pemenuhan air bersih di kawasan wisata bisa terjamin dan berkesinambungan," ujar Aulia.
