.webp)
Upload Photo
Write a Story
Airbnb dan perusahaan penyewaan akomodasi jangka pendek lainnya bakal menghadapi aturan lebih ketat di Eropa. Uni Eropa mengusulkan aturan baru untuk mengatasi krisis hunian di kota-kota yang menjadi tujuan wisata populer.
Usulan itu disampaikan Komisi Eropa pada minggu lalu. Aturan tersebut dibuat untuk menyamakan kebijakan di berbagai wilayah Eropa yang selama ini memiliki aturan berbeda terkait penyewaan rumah jangka pendek.
Sejumlah kota seperti Paris, Barcelona, dan Venesia sebelumnya telah menerapkan berbagai pembatasan terhadap Airbnb.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilansir dari Reuters, Rabu (16/9/2026), kebijakan tersebut diambil karena meningkatnya penyewaan jangka pendek dinilai ikut menekan ketersediaan hunian bagi warga. Namun, sejumlah aturan itu juga berujung pada gugatan hukum.
Melalui proposal terbaru ini, Komisi Eropa untuk pertama kalinya menawarkan kerangka bersama bagi pemerintah di negara-negara Uni Eropa dalam menentukan kebijakan terkait hunian dan penyewaan jangka pendek.
Pemerintah setempat dapat menetapkan wilayah yang mengalami krisis hunian berdasarkan sejumlah indikator. Salah satunya adalah tingginya rasio harga rumah terhadap pendapatan masyarakat atau tren kenaikan rasio tersebut dalam 10 tahun terakhir.
Jika sebuah wilayah terbukti mengalami tekanan hunian, pemerintah dapat memberlakukan pembatasan terhadap penyewaan rumah jangka pendek. Tapi pembatasan tersebut harus didukung bukti, benar-benar diperlukan, hanya berlaku di wilayah yang terdampak, dan tidak boleh diterapkan secara retroaktif.
Airbnb menilai persoalan utama yang harus diselesaikan adalah kurangnya pasokan rumah. Kepala Urusan Pemerintahan Airbnb untuk Uni Eropa, George Mavros, mengatakan regulasi seharusnya menyasar masalah tersebut.
"Artinya, fokus regulasi harus diarahkan ke sumber kekurangan hunian yang sebenarnya, yaitu pembangunan, renovasi, dan rumah-rumah yang saat ini kosong di seluruh Eropa," kata Mavros.
Kepala Kebijakan CCIA Europe, Alexandre Roure, mengkritik usulan Komisi Eropa yang memungkinkan pemerintah kota mengawasi sendiri kepatuhan terhadap aturan.
"Tanpa pengawasan independen atau mekanisme hukum yang efektif, proposal ini akan tetap menjadi macan kertas. Pembatasan yang tidak proporsional akan tetap berlaku dan merusak kepastian hukum yang seharusnya diberikan Undang-Undang Perumahan Terjangkau," ujar Roure.
Usulan tersebut belum menjadi aturan yang berlaku. Proposal itu masih harus mendapat persetujuan negara-negara anggota Uni Eropa dan Parlemen Eropa dalam beberapa bulan ke depan.
Keputusan untuk menerapkan pembatasan nantinya tetap berada di tangan pemerintah terkait. Selain pembatasan penyewaan jangka pendek, Komisi Eropa juga mendorong pemerintah daerah membuka lebih banyak lahan untuk hunian serta mempercepat dan memodernisasi proses perencanaan dan pembangunan rumah.
(upd/fem)
