.webp)
Upload Photo
Write a Story
Presiden Prabowo membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Masukan dari para pakar akan menjadi acuan dalam pengelolaan lahan gambut.
Lahan gambut yang mengering di musim kemarau menjadi salah satu sumber kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Untuk mengantisipasi hal itu, Presiden Prabowo pun membentuk BPGMN.
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mendengarkan masukan para ilmuwan dan akademisi dalam menentukan kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden Prabowo sudah memberikan keputusan, beliau adalah pendengar, mendengar para ilmuwan memutuskan policy berdasarkan riset, berdasarkan penelitian. Riset best policy," ujar Menhut seperti dikutip Antara, Kamis (1/10/2026).
"Beliau mendengar langsung minggu yang lalu usulan dari para ilmuwan, para akademisi dengan data yang cukup bahwa Indonesia membutuhkan satu badan untuk secara serius mengelola gambut dan mangrove," ujar Menhut.
Menteri Kehutanan Raja Antoni bersama Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi saat Brian Yuliarto pun menyiapkan draft Peraturan Presiden (Perpres) untuk pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Penyusunan regulasi tersebut menjadi tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para ilmuwan dan akademisi terkait pengelolaan gambut dan mangrove. Persiapan ini dilakukan dengan menggelar workshop yang melibatkan akademisi dan 22 pakar yang sebelumnya diundang ke Istana.
Selain itu, pembahasan juga melibatkan sejumlah ahli mangrove, organisasi masyarakat sipil, NGO, serta kementerian serta lembaga terkait.
"Workshop ini adalah follow-up dari pertemuan para ilmuwan dengan Presiden minggu yang lalu. Hari ini kami undang kembali 22 expert yang diundang ke Istana tersebut, plus ditambah lagi beberapa expert yang lain, plus ahli mangrove," ujar Menhut Raja Antoni di Kantor Kemenhut, Kamis (1/10/2026).
Menurut Menhut, workshop tersebut membahas sejumlah hal untuk menyiapkan kelembagaan BPGMN, mulai dari mandat, program, hingga struktur organisasi dan tata kerja. Masukan juga diperlukan untuk memastikan badan baru tersebut dapat bekerja secara efektif.
"Mandatnya itu pertama, merumuskan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) ini orientasi dan mandat kerjanya apa," katanya.
Menhut Raja Antoni mengatakan pembahasan juga diarahkan pada penyusunan draft Perpres. Setelah disusun, draft tersebut akan dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk proses pembahasan bersama lembaga terkait, sebelum nantinya akan ditetapkan.
BPGMN nantinya akan memiliki beberapa tugas mencakup perlindungan, rehabilitasi, restorasi, hingga manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga ekosistem gambut.
"Tidak hanya restorasi, tapi dari perlindungan, rehabilitasi, restorasi, sampai ke manfaat ekonomi," ujar Menhut Raja Antoni.
