.webp)
Upload Photo
Write a Story
Pemerintah Jepang resmi memperketat aturan bagi warga negara asing yang ingin memperoleh status penduduk tetap. Langkah itu mulai berlaku secara bertahap per hari Kamis (1/10) untuk memperketat kontrol imigrasi.
Di bawah aturan anyar tersebut, warga asing yang berniat tinggal permanen di Jepang kini diwajibkan untuk membuktikan bahwa pendapatan tahunan mereka berada di atas rata-rata.
Selain aspek finansial, pemohon juga harus memiliki kemampuan berbahasa Jepang yang memadai untuk melakukan percakapan santai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melansir CNA, tak hanya soal administratif, biaya pengajuan izin tinggal juga mengalami lonjakan drastis hingga 20 kali lipat mulai hari Kamis. Imbasnya, suasana di salah satu kantor imigrasi pusat Tokyo dipadati ratusan orang yang mengantre demi merampungkan seluruh prosedur sebelum harga tersebut resmi melonjak.
"Saya paham bahwa menerima terlalu banyak orang asing... mungkin bisa mengikis budaya unik Jepang. Namun di sisi lain, mengingat tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang menua, Jepang harus menerima orang asing," ujar seorang mahasiswa asal Amerika Serikat, Yujie Chono, yang turut mengantre.
Pemuda berusia 22 tahun itu menceritakan bahwa dirinya harus menghabiskan waktu hingga lima jam dalam antrean demi menyerahkan berkas permohonannya dengan menggunakan bahasa Jepang yang fasih.
Sebagai informasi, regulasi sebelumnya tidak pernah mencantumkan ambang batas spesifik terkait besaran pendapatan, jaminan pensiun, maupun kemampuan bahasa.
Kebijakan ketat tersebut diambil di tengah meningkatnya sentimen anti-imigrasi, meskipun Jepang sendiri tengah menghadapi krisis demografi berupa populasi lansia yang berkembang pesat serta krisis kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor.
"Seiring bertambahnya jumlah penduduk asing di Jepang, pemerintah dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian warga merasa cemas dan mengalami ketidakadilan," tulis Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, dalam sebuah unggahan panjang di platform X.
Berbagai program untuk menarik tenaga kerja internasional selama ini memang kerap memicu kekhawatiran di tengah masyarakat Jepang. Isu miring dan informasi keliru pun sempat marak di media sosial, termasuk narasi yang menuding bahwa sebagian besar dana jaminan sosial dialokasikan untuk warga asing serta tuduhan miring terkait keamanan publik.
