.webp)
Upload Photo
Write a Story
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dinilai berbeda sikap dalam penertiban wisata di kawasan Puncak dibanding pembangunan data center AI di bendungan Jatiluhur.
Sikap Dedi terhadap proyek pusat data berbasis artificial intelligence (AI) tersebut berbeda dibandingkan dengan responsnya ketika melihat kerusakan hutan di kawasan Puncak, Bogor.
Saat itu, Dedi menyoroti pemanfaatan kawasan hutan untuk aktivitas wisata dan rekreasi, termasuk keberadaan fasilitas yang dibangun di antara pepohonan. Dedi sampai menangis saat menertibkan wisata di kawasan Puncak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara di Jatiluhur, Dedi disorot terkait proyek investasi pusat data AI dengan nilai sekitar Rp3,5 triliun tersebut, meski kini ia menghentikan sementara pembangunan karena belum terpenuhinya AMDAL dan PBG.
Ketika ditanya mengenai perbedaan sikap tersebut, Dedi menegaskan bahwa kedua persoalan itu memiliki konteks yang berbeda.
"Itu beda ceritanya, konteksnya beda. Saya waktu yang di Bogor, itu saya mengikuti kegiatan Menteri Lingkungan Hidup dan kegiatan Menko Pak Zulhas. Mereka itu menyegel bangunan yang ada di situ karena provinsi tidak punya kewenangan menyegel," ungkap Dedi, Jumat (2/10/2026).
Dedi kemudian menjelaskan alasan dirinya menangis ketika melihat kondisi kawasan hutan di Puncak. Menurutnya, keberadaan fasilitas rekreasi di atas pepohonan menjadi persoalan yang membuatnya keberatan.
"Kemudian saya waktu itu sedih karena lihat ada jembatan gantung yang masuk ke atas pohon. Saya bilang ini jangan. Pohon antar pohon ada jembatan gantung tuh, apa istilahnya flying fox. Nah saya keberatan kenapa hutan dijadikan sebagai sarana rekreasi di mana posisi orang berada di atas pohon. Itu enggak boleh," katanya.
Dedi juga menyinggung soal tindakan penertiban di kawasan Puncak. Menurutnya, tidak semua objek yang berada di kawasan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menyebut hanya satu objek yang dieksekusi Pemprov Jabar, yakni Hibish Fantasy milik PT Jaswita, karena berada dalam kewenangan provinsi.
"Dan ingat, di kegiatan-kegiatan yang di Puncak, yang dieksekusi cuma satu yang dilakukan oleh Pemprov, yaitu Hibish, karena itu kewenangannya Pemprov, yaitu BUMD penyelenggaranya," terangnya.
Sementara dalam kasus pusat data AI Jatiluhur, Dedi sebelumnya menyatakan pemerintah tetap harus memastikan seluruh aspek administratif dan lingkungan dipenuhi. Proyek tersebut memiliki kapasitas awal 120 megawatt (MW) dan direncanakan berkembang hingga 640 MW.
Kebutuhan air juga menjadi sorotan karena pada kapasitas tertentu disebut dapat mencapai sekitar 384 liter per detik atau sekitar 33 ribu meter kubik per hari. Namun, proyek itu saat ini sedang dihentikan karena belum lengkapnya dokumen AMDAL dan PBG.
"Bahwa memang Amdal dan PBG itu dikeluarkan izinnya oleh Kabupaten Purwakarta. Dan Pak Gubernur kemarin sangat teliti ya, jadi pada saat dikonfirmasi beberapa proses ya, salah satunya adalah Amdal, ternyata memang masih dalam proses," ujar Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar.
"Jadi kemarin setelah ditinjau ya, karena memang masih dalam proses di Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta, maka pengerjaan proyeknya kemarin dihentikan dulu. Dihentikan dulu sementara ya sambil diproses," lanjutnya.
--------
Artikel ini telah naik di detikJabar.
