BKSDA Tegur Puluhan Pelaku Wisata Promosikan Anak Krakatau

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

BKSDA Tegur Puluhan Pelaku Wisata Promosikan Anak Krakatau

Tommy Saputra - detikTravel
Jumat, 09 Okt 2026 14:20 WIB
Ilustrasi gunung anak krakatau
Gunung Anak Krakatau. Foto: Getty Images/iStockphoto/NaiveAngel
Lampung -

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menegur 34 akun media sosial dan pelaku usaha wisata yang masih mempromosikan kawasan Cagar Alam (CA) Gugus Pulau Anak Krakatau sebagai destinasi wisata. BKSDA mengingatkan kawasan tersebut bukan tempat wisata yang bisa dimasuki secara bebas.

Teguran itu disampaikan melalui surat Nomor S.544/K.10/TU/KSA.04.01/B/10/2026 tertanggal 7 Oktober 2026. Surat tersebut ditujukan kepada pihak yang kedapatan menawarkan hingga mempromosikan perjalanan wisata ke kawasan Anak Krakatau.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepala Seksi KSDA Wilayah III Lampung BKSDA Bengkulu Itno Itoyo mengatakan pihaknya telah beberapa kali menyosialisasikan status Anak Krakatau sebagai kawasan konservasi.

"Kita sebelumnya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi berkenaan dengan keberadaan Gunung Anak Krakatau sebagai kawasan konservasi cagar alam," kata Itno.

ADVERTISEMENT

Namun, promosi wisata ke kawasan tersebut masih ditemukan. BKSDA kemudian meminta para pelaku usaha tidak lagi menjadikan Anak Krakatau sebagai bagian dari paket wisata. "Sehingga kita ingin memastikan teman-teman ini untuk tidak lagi memasukkan Krakatau sebagai sarana untuk mempromosikan wisata mereka," ujarnya.

Dalam surat teguran itu, BKSDA meminta penghentian promosi, pemasaran, penawaran, hingga penjualan paket perjalanan yang menjadikan CA Gugus Pulau Anak Krakatau sebagai tujuan.

Larangan tersebut juga mencakup penerimaan pendaftaran, pemesanan, pembayaran, hingga pemberangkatan wisatawan menuju kawasan cagar alam.

Aktivitas wisata yang diminta dihentikan antara lain pendakian, trekking, camping, kunjungan pantai, sightseeing, fotografi wisata, wisata bahari, dan kegiatan rekreasi lainnya di dalam kawasan.

Itno menjelaskan CA Gugus Pulau Anak Krakatau merupakan kawasan suaka alam. Karena itu, masyarakat tidak dapat keluar-masuk kawasan tersebut tanpa izin.

"Kalau tidak berizin," kata Itno.

Meski demikian, kegiatan tertentu tetap dapat dilakukan melalui mekanisme perizinan. Salah satunya penelitian yang membutuhkan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI).

"Penelitian, iya, ada SIMAKSI," ujarnya.

BKSDA juga menyoroti kondisi Anak Krakatau yang merupakan gunung api aktif. Aktivitas gunung tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sehingga faktor keselamatan menjadi salah satu pertimbangan pembatasan akses.

Adapun 34 akun media sosial dan pelaku usaha yang mendapat teguran berasal dari sejumlah daerah, antara lain Lampung, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Yogyakarta, dan Jakarta.

Itno mengatakan proses penegakan hukum nantinya membutuhkan keterlibatan aparat lain karena kewenangan BKSDA dalam penindakan terbatas.

"Karena di sisi lain BKSDA dalam konteks ini memang tidak diberi kewenangan untuk penegakan hukum. Untuk proses itu harus melibatkan misalnya polisi, Gakkum," jelasnya.

---

Artikel ini sudah tayang di detikSumbagsel.



(ddn/ddn)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads