Thailand sedang menimbang strategi baru untuk meningkatkan perekonomiannya. Rencananya siapa pun yang meninggalkan Thailand harus bayar pajak.
Kementerian Keuangan Thailand sedang mempelajari pajak keberangkatan untuk semua kewarganegaraan setiap kali mereka meninggalkan negara itu.
Departemen Pendapatan telah ditugaskan untuk mempertimbangkan rancangan Undang-Undang Pajak Keberangkatan, dengan pajak yang diusulkan dibatasi tidak lebih dari 5.000 baht per keberangkatan. Rencananya, mereka yang meninggalkan Thailand akan dikenakan biaya Baht 1.000 (Rp 533 ribuan).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usulan tersebut masih dalam pertimbangan dan belum berlaku. Putaran pertama konsultasi publik tentang rancangan tersebut berlangsung dari 30 September hingga 29 Oktober, seperti dikutip dari The Thaiger pada Minggu (11/10/2026).
Berdasarkan usulan tersebut, siapa pun yang meninggalkan Thailand, terlepas dari kewarganegaraannya, pada umumnya akan dikenakan pajak. Selama fase awal, biaya 1.000 baht hanya akan berlaku untuk perjalanan udara. Keberangkatan melalui darat atau laut pada awalnya akan dikecualikan.
Kementerian Keuangan mengatakan usulan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan fleksibilitas fiskal dan membantu pemerintah menanggapi keadaan darurat di masa mendatang.
Beberapa penumpang pesawat akan dikecualikan berdasarkan aturan yang secara umum sesuai dengan pengecualian yang ada dari Biaya Layanan Penumpang.
Yang termasuk dalam pengecualian ini adalah Raja, Ratu, dan anggota keluarga kerajaan tertentu beserta rombongannya, Patriark Agung dan para pejabat yang menyertainya, kepala negara asing dan rombongannya, serta tamu resmi pemerintah.
Anak-anak berusia dua tahun atau lebih muda juga akan dikecualikan, bersama dengan tim inspeksi dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia.
Penumpang yang bepergian dengan pesawat pemerintah Thailand atau asing, atau pesawat lain yang digunakan untuk misi resmi pemerintah, tidak perlu membayar.
Penumpang transit internasional yang tetap berada di area transit juga akan dikecualikan, begitu pula penumpang yang diharuskan untuk tetap berada di dalam bandara saat berganti pesawat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam draf tersebut.
Para pelancong diharuskan membayar pajak sebelum meninggalkan Thailand. Operator transportasi penumpang internasional atau agen tiket akan memungutnya bersamaan dengan ongkos perjalanan pelancong.
Sistem yang diusulkan tidak hanya akan memengaruhi pelancong tetapi juga perusahaan transportasi internasional, agen tiket, operator bandara, dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam perjalanan luar negeri, termasuk Biro Imigrasi, Departemen Bandara, dan Otoritas Penerbangan Sipil Thailand.
Organisasi swasta yang terlibat dalam penerbangan, transportasi, dan pariwisata juga mungkin harus menyesuaikan sistem mereka jika undang-undang tersebut diberlakukan.
Jika disahkan, undang-undang tersebut akan berlaku 180 hari setelah dipublikasikan di Lembaran Negara Kerajaan.
Para pelancong yang membeli tiket mereka sebelum undang-undang tersebut berlaku tidak perlu membayar pajak baru tersebut, bahkan jika tanggal keberangkatan mereka jatuh pada atau setelah tanggal berlakunya undang-undang tersebut.
