Jokowi Minta Jajarannya Percepat Pengembangan 10 Bali Baru

Jakarta - Pada masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menetapkan sektor pariwisata sebagai core economy Indonesia. Maka ia terus memantau perkembangan pariwisata Tanah Air. Bahkan ia meminta jajarannya untuk mengembangkan 10 Bali Baru yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional.

Hal ini disampaikan Jokowi ketika memimpin langsung Rapat Terbatas Kabinet membahas pengembangan 10 Bali Baru di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017). Rapat ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Kerja, termasuk Menteri Pariwisata Arief Yahya.

"Ada sebuah kesempatan besar untuk mengembangkan pariwisata kita apabila kita memiliki banyak destinasi wisata baru," katanya.

Ia menjelaskan bahwa tren dunia menunjukkan adanya peningkatan di sektor pariwisata. Misalnya Tiongkok, lonjakan turis yang keluar dari negeri Tirai Bambu ini sudah mencapai 125 juta orang dalam saty tahun. Dalam lima tahun mendatang, diprediksi meningkat hingga 180 juta orang.

Menurut Jokowi, hal yang harus diperhatikan adalah separuh dari 125 juta itu atau 62 juta masuk ke Asia. Potensi ini yang harus dimanfaatkan dengan secepat mungkin, yakni dengan menyelesaikan pengembangan 10 Bali Baru. Targetnya adalah merebut pasar wisatawan mancanegara.

Kini semua negara tengah berebut untuk memasarkan destinasinya masing-masing. Indonesia bagian dari negara yang destinasinya secara kultural maupun alam, punya potensi bersaing dengan negara lain di destinasi yang lain.

Maka ia meminta 10 Bali Baru digarap secara cepat dengan diferensiasi yang berbeda antara destinasi satu dengan lainnya sehingga menarik. Baik yang menonjolkan keindahan pantainya, budayanya, maupun geopark-nya.

"Itu akan menjadi sesuatu yang menarik sehingga orang datang karena keindahan pantainya, keindahan budayanya seperti Borobudur. Bisa datang karena keindahan danaunya yang besar seperti Toba, bisa datang karena pengen diving dan surfing," tuturnya.

Dengan pengembangan 10 Bali Baru saja, tambahnya, bukan tidak mungkin sebagian besar turis yang keluar dari Tiongkok, maupun negara lain setiap tahunnya bisa masuk ke Tanah Air.

"Saya rasa kita harus memiliki pembeda seperti itu sehingga kita harapkan yang 62 juta hanya dari satu negara. Misalnya separuh atau sepertiganya datang ke kita itu sudah 20 juta. Ini baru dari satu negara," paparnya.

Ia berulang kali meminta agar 10 Bali Baru sesegera mungkin dirampungkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/BPN, KLHK, Barekraf, hingga Kementerian Koperasi harus segera terintegrasi pada sebuah program pengembangan yang telah diputuskan.

Spirit Jokowi yang semakin peduli ke sektor pariwisata itu tentu menjadi tugas Arief Yahya. Arief pun terus memperkuat dan mempopulerkan gotong royong dengan semua kementerian dan lembaga menggunakan tagline Indonesia Incorporated.

Bahkan Arief juga menggunakan konsep Pentahelix Academician, Business Community Government dan Media (ABCGM). SebabM pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Infrastruktur membutuhkan Kemen PUPR, aksesibilitas dengan Kemenhub, alam dengan KemenLHK, budaya dengan Kemendikbud, korporasi dengan Kementerian BUMN, ICT dengan Kominfo, imigrasi bea cukai dengan Kemenkumham.

Kemudian bujet anggaran promosi dengan Kemenkeu, promosi mancanegara dengan Kemenlu, homestay desa wisata dengan Kemendes, safety and security dengan Polri, dan pengembangan destinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta pemerintah kota.

"Di TTCI Travel Tourism Competitiveness Index, daya saing pariwisata kita ditentukan oleh 14 pilar yang kewenangannya di kementerian dan lembaga lain. Inilah pentingnya Indonesia Incorporated," tegasnya. (adv/adv)