KEIN Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Pariwisata

Jakarta - Kinerja pariwisata Indonesia dinilai melempem setahun terakhir. Harus ada evaluasi strategi yang menyeluruh.

Sejak 3 tahun lalu, pemerintah menetapkan pariwisata adalah 1 dari 4 sektor unggulan berdasar fakta devisa pariwisata yang menggeliat di belakang komoditas CPO. Maka lahirlah ide 10 Bali baru, untuk menggenjot pariwisata.

Namun sejak tahun lalu, kinerja pariwisata mulai melandai. Pertumbuhan kunjungan wisman bahkan tersisa sekira 7 persenan saja di tahun 2018. Tingkat kunjungan terus meningkat, tapi nilai belanja wisatawan asing justru terus turun, dari angka USD 1.300-an merosot ke USD 1.000-an/visit. Artinya ada penurunan kualitas kunjungan.

Melesetnya pencapaian pariwisata harus menjadi bahan introspeksi menyeluruh bagi pemerintah, karena pariwisata adalah salah satu pendulang devisa. Selain kuantitas, pemerintah dan semua stake holder pariwisata harus pula memikirkan perbaikan kuantitas.

Peningkatan jumlah wisman harus dibarengi dengan perbaikan dan pembenahan pengelolaan destinasi utama yang ada, penciptaan atraksi dan event internasional baru, dan pengerucutan strategi promosi dan yang langsung menyasar target. Demikian disampaikan anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia dan Ketua Pokja Industri Pariwisata Nasional KEIN RI, Dony Oskaria.

"Sektor pariwisata harus dijalankan oleh orang-orang yang tingkat literasi pariwisatanya sudah masuk level 'khatam' dan track record-nya di bidang yang sama juga sudah sangat
mumpuni dan proven," kata Donny dalam rilis kepada detikcom, Jumat (5/7/2019).

Menurut Dony, tugas tersebut bukanlah ringan. Mengingat sektor pariwisata adalah unggulan di satu sisi dan sangat jelas domainnya dan sudah sangat komplek lingkupnya, maka harus dikelola secara sangat profesional dengan dukungan SDM-SDM yang kompeten di bidang pariwisata.

"Syarat pertama memajukan sektor pariwisata adalah dengan mendudukan SDM-SDM yang kompeten di posisi-posisi pengambil kebijakan pariwisata sampai ke level pengelola. Itulah cara pertama. Biar mereka yang merumuskan master plan pariwisata nasional dan strategi-strategi kebijakan pariwisata nasional. Itu dulu yang harus kita sepakati bersama," tutup Dony.


(fay/fay)