Darurat Militer di Thailand, Apa sih?

Jakarta - Banyak traveler yang masih awam, apa itu sebenarnya darurat militer yang kini sedang berlangsung di Thailand. Terus, apa pengaruhnya untuk wisatawan yang mau berlibur ke negeri Gajah Putih?

Dilansir dari CNN, Rabu (21/5/2014) wisatawan secara sederhana perlu tahu gejolak politik di sana. Intinya ada dua pihak berseteru yaitu kelompok anti pemerintahan PM Yingluck Shinawatra yang disebut Kaus Kuning dan kelompok pro pemerintah yang disebuh Kaus Merah.

Mereka mudah diidentifikasi dari baju yang dipakai. Nah kemudian, hadirlah pihak ketiga yaitu militer yang dengan kekuatan bersenjatanya sanggup memaksa kedua pihak yang berseteru untuk berdamai.

Ketika pertikaian dua kubu politik ini berlarut-larut, militer pun ikut campur dengan cara mengumumkan darurat militer. Bagaimana sih perwujuan sebuah darurat militer, wartawan dan penulis pakar soal Thailand bernama Andrew Marshall menjelaskan secara sederhana kepada CNN.

Menurut Marshall, darurat militer atau martial law adalah situasi dimana polisi dikesampingkan dan tidak lagi bertanggung jawab untuk urusan keamanan. Tentara lantas mengambil alih urusan keamanan. Tujuan formalnya adalah menciptakan keamanan dan ketertiban.

Keputusan mengumumkan darurat militer pukul 03.00 dini hari menurut Marshalls disengaja agar kedua pihak yang bertikai tidak sempat bereaksi. Lantas, apa pengaruhnya untuk wisatawan?

Jangan heran ya, wisatawan mungkin akan melihat tentara lebih banyak wara-wiri di jalanan Kota Bangkok. Mereka terutama menjaga stasiun TV yang diperintahkan untuk menghentikan siaran demi mencegah distorsi informasi selama berlakunya darurat militer.

Dampak dari penjagaan tentara akan juga berpengaruh terhadap lalu lintas yaitu kemacetan. Hal itu terutama di sekitar lokasi unjuk rasa dan kawasan berkumpulnya massa demonstran.

"Kemacetan sekarang parah, tapi tidak ada kekerasan. Saya pikir tentara ingin menjalankan darurat militer ini dengan ringan, untuk membubarkan para pengunjuk rasa," kata Paul Quaglia, Direktur PQA Associates kepada CNN.


(fay/sst)