Pengembangan Pariwisata Diakui Hadapi Sejumlah Masalah

Jakarta - 100 Hari kinerja Kementerian Pariwisata dinilai beberapa pihak sudah memakai strategi yang tepat, namun hasilnya belum begitu kelihatan. Rupanya sejumlah masalah masih menghadang dan itu masalah klasik.

"Infrastruktur, masalahnya masih itu semenjak dulu," ucap pakar pemasaran Hermawan Kartajaya kepada detikTravel, di The Ritz-Carlton Jakarta, Jl DR Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (28/1/2015) malam.

Bagi Hermawan, infrastruktur adalah masalah kompleks dan tak bisa ditangani dalam jangka waktu yang cepat. Sebabnya, hal tersebut pun juga harus diiringi dengan kesadaran pemda-pemda di seluruh Indonesia.

"Kesadaran pemda masih kurang. Contohnya begini, di Toraja itu kalau dibikin akses jalan dari Makassar pasti memudahkan wisatawan. Tapi, Pemda sana mana peduli, itu kan nanti jalannya buat wisatawan bukan buat masyarakatnya. Bikinnya mahal lagi," papar Hermawan menjelaskan.

Menurut Hermawan, itulah pemikiran-pemikiran yang harus segera diubah dan diluruskan. Pariwisatalah yang akan membuat perekonomian suatu tempat menjadi baik. Mau bukti? Lihat saja Bali, Lombok dan Yogyakarta.

"Pariwisata itu padahal kegiatan yang tidak merusak alam lho dan melestarikan budaya juga secara tidak langsung. Sektor yang sangat menjanjikan," papar pria yang juga jadi bagian dari Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) ini.

Selain soal pemda, Hermawan juga menyoroti tentang hubungan antar kementerian untuk saling bekerjasama dengan Kemenpar. Tentu, untuk menambah jumlah penerbangan ke suatu daerah harus disetujui oleh Kemenhub. Bicara soal kondisi jalan, harus dengan dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

"Untuk itu, agar bisa saling bekerjasama sebenarnya adalah kewenengan dari Menko. Menko harus turun tangan agar semua kementerian bisa berkoordinasi dengan baik. Harus diskusi, harus dibuat kesepakatan nasional mengenai itu," tegas Hermawan.

Tapi, bukan berarti Kemenpar harus menyerah begitu saja menanggapi persoalan infrastruktur yang seolah jadi masalah klasik. Infrastruktur belum selesai, promosi harus jalan terus. Sejauh ini, Kemenpar sudah menggalakan promosi lewat digital, pembebasan visa 5 negara, kemudahan kapal yacht, dan membuka rute penerbangan langsung Denpasar-Beijing lewat maskapai Garuda.

"Sekarang kita tanya lagi ke pemerintah, prioritas untuk pariwisata itu seperti apa?" tutup Hermawan.

(sst/sst)