Ini yang Berbahaya Bagi Lingkungan Labuan Bajo

Jakarta - Kecantikan alam dan bawah laut Labuan Bajo di NTT memang menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. Sayang, banyak wisatawan lokal dan pendatang di sana yang tak peka lingkungan.

Mengembangkan pariwisata di Labuan Bajo mungkin bisa dibilang tidak mudah. Di satu sisi pemerintah ingin menarik banyak wisatawan, sementara di sisi lain ada lingkungan dan alam yang harus dijaga. Untuk di Labuan Bajo misalnya, ada Komodo serta aneka situs diving yang cantik luar biasa.

Selain membuat regulasi seperti pelarangan pembangunan dan pembatasan wisatawan di daerah konservasi Pulau Komodo, pemerintah juga mengharapkan kerjasama dari wisatawan lokal dan asing untuk menjaga alam yang ada. Tapi sayang, kepekaan wisatawan lokal akan alam di sana masih kalah ketimbang wisatawan asing.

"Kami sadar, banyak kerusakan dari wisnus (wisatawan Nusantara) yang cenderung tidak peka akan lingkungan. Wisman (wisatawan mancanegara) cenderung lebih peduli lingkungan," ujar Tenaga Ahli Bidang Regional Planning Kemenkomaritim dan Sumber Daya, Bambang Susanto Priyohadi usai rapat Forum Group Discussion Labuan Bajo di Auditorium Gedung BPTT, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Contoh yang paling jelas tampak dari semakin meningkatnya pembangunan di Pulau Rinca yang merupakan salah satu habitat Komodo. Mayoritas masyarakat yang ada adalah pendatang dari Bima dan lainnya. Keuntungan dari pariwisata Labuan Bajo membuat mereka datang dan mencari uang di sana.

"Di Rinca banyak sekali penduduk pendatang, Pulau Komodo sangat menggiurkan untuk usaha tour guide, homestay," ujar Bambang.

Dikatakan juga oleh Bambang, kalau pertumbuhan masyarakat yang besar dapat berdampak buruk pada pulau konservasi dan komodo. Apabila terus dibiarkan, bisa-bisa komodo malah lari ke pulau lain. Berabe jadinya.

"Kalau besar pertumbuhanya akan berbahaya bagi pulau itu," ujar Bambang.

Mirisnya lagi, pembangunan di daerah konservasi tidak terlepas dari izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Atas dalih keuntungan semata, tak jarang lingkungan malah jadi korbannya.

"Izin-izin sekarang ini pemerintah daerah atas nama PAD (Pemasukan Angaran Daerah) cenderung memudahkan pembangunan tanpa memperhatikan adanya aspek kerusakan," tutup Bambang.

(aff/aff)