Pemerintah NTB Rembug Bareng Masyarakat, Bahas Wisata Gunung Rinjani

Jakarta - Wisata Gunung Rinjani di Lombok terus dipercantik. Pemerintah NTB pun berembug bersama masyarakat membahas pengembangan objek wisata alam tersebut.

Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata rembug bareng masyarakat membahas destinasi wisata Gunung Rinjani. Pertemuan pertama ini dalam rangka penyusunan konsep wisata Rinjani yang berkelanjutan.

Sejumlah unsur SKPD terkait, hotel dan resto, trekking organizer, akademisi, komunitas pecinta alam, guide, porter hadir dalam kesempatan Forum Group Discussion (FGD) I, di Hotel Aston, Kota Mataram, Rabu (12/10/2016). Kehadiran mereka sebagai pelibatan langsung yang akan berpengaruh pada penyusunan peraturan daerah kedepan.

"Kegiatan ini untuk penyusunan rencana induk dan rencana detail (RIRD) kawasan Rinjani. Jadi harus mendengarkan berbagai masukan dari unsur terkait. Karena hasil outputnya nanti akan dibuat perda rencanan induk dan rencana detail ini," kata Kadisbudpar NTB Lalu M Faosal di dalam forum.

"Forum ini semoga betul-betul dimanfaatkan. Ini sebagai rujukan perencanaan wisata sampai 10-15 tahun kedepan," imbuh dia.

Perancangan konsep ini sendiri dipimpin oleh konsultan yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Pariwisata. Diketuai oleh Maria C Endarwati, ada beberapa hasil diskusi RIRD untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Rinjani.

"Hasil diskusi pertama kali ini yaitu adanya perencanaan kawasan. Isinya yaitu penentuan lokasi masterplan rencana induk akan ditentukan oleh kepala Disbud dan tim teknis," ucap Maria.

Hasil yang kedua adalah penentuan deliniasi kawasan rencana detail dan akan dilakukan analisis skala prioritas lokasi. Ketiga, penentuan untuk tata bangunan dan lingkungan setelah poin kedua disepakati

Selain itu dibahas pula penanggulangan permasalahan kawasan Rinjani dalam diskusi ini. Terdapat 15 permasalahan utama yang didapat dari berbagai masukan para stakeholder.

Antara lain sampah, SDM, sanitasi dan air bersih, prasarana dan sarana penunjang pariwisata, kenyamanan keamanan dan ketertiban, konsep tata kelola pariwisata, regulasi dan kelembagaan, degradasi dan lingkungan, tata ruang dan alih fungsi lahan, kemitraan pengembangan usaha terkait dengan sektor pariwisata, mitigasi bencana, unsur kearifan local, pengembangan, promosi dan informasi destinasi wisata, status lahan, dan koordinasi lintas sektoral antar pemerintah swasta akademisi dan masyarakat.

"Untuk penetapan lokasi destinasi wisata prioritas akan dilakukan sebelum FGD II," tutup Maria. (krn/krn)