Jumat, 17 Feb 2017 17:29 WIB
TRAVEL NEWS
Lebih Banyak Datangkan Turis, Kementerian Pariwisata Tak Mau Hanya Promosi
Ahmad Masaul Khoiri
detikTravel
Jakarta - Kementerian Pariwisata telah mencatat 12 juta turis datang ke Indonesia di 2016. Agar lebbih banyak lagi turis yang datang, caranya pun lebih banyak.
Turis atau wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia sudah mencapai belasan juta. Namun, Kementerian Pariwisata mengaku mempunyai target yang lebih besar dari jumlah yang didapatnya sekarang.
Versi Kementerian Pariwisata, sebanyak 12 juta wisman masuk ke Indonesia. Raihan angka itu tidak cukup memuaskan bagi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara, I Gde Pitana.
"Karena internal kami memproyeksikan jauh lebih besar dari angka 12 juta (11.519.275 versi BPS, plus 504.696 wisman bulan Januari-September 2016 yang belum dimasukkan). Kami harus mencicil 20 juta di 2019, agar beban target di 2017-2018 menjadi lebih confidence," kata I Gde Pitana dalam siaran pers kepada detikTravel, Jumat (17/2/2017).
Ketua BPS, Kecuk Suharyanto mengakui ada 4,2%, atau 504.696 wisman yang tidak dimasukkan karena belum mendapatkan rekomendasi oleh FMS (Forum Masyarakat Statistik) itu. Karena itu, jika ditotal antara yang dicatat dan yang tidak dicatat BPS, adalah 12 juta wisman.
Tapi, lagi-lagi I Gde Pitana, tidak mempersoalkan itu. Menurutnya, target internal Kemenpar jauh lebih besar dari 12 juta.
Apa kendalanya?
"Banyak! Saya tidak mungkin memerinci satu per satu. Tetapi gambar besarnya begini, Kementerian Pariwisata ini tidak bisa berbuat sendiri, harus integrated dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Karena itu, Pak Menpar Arief Yahya selalu mengajak semua instansi untuk solid dengan konsep Indonesia Incorporated," tegas dia.
"Beliau juga tak henti-henti mempresentasikan portofolio pariwisata di daerah-daerah agar CEO-nya berkomitmen penuh ke sector yang berpotensi mengangkat Indonesia di global level ini," jelasnya lagi.
Kemenpar, kata dia, memposisikan dirinya sebagai yang mempromosikan dan mengajak orang datang ke tanah air. Destinasi yang menjadi produk pariwisata merupakan domain pemerintah daerah, kementerian lain, dan private sectors.
"Karena itu, kami tidak hanya mengurus promosi saja, melainkan juga pengembangan destinasi dan industry Pariwisata, dengan menyentuh 3 A, Atraksi, Akses, Amenitas, yang menjadi critical success factor dalam Pariwisata," jelas Pitana.
Bahkan pada tahun 2017 ini, tiga besar prioritas pekerjaan Kemenpar adalah Go Digital, Homestay Desa Wisata, dan Air Connectivity. Ketika menjalankan tiga hal di atas, pihaknya sudah membongkar kebuntuan dunia pariwisata di tanah air saat ini.
Dalam hal Homestay Desa Wisata, Kemenpar berkolaborasi dengan KemenPU-PR, Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kemen LHK, Kementerian BUMN. Homestay itu adalah antisipasi atas kekurangan amenitas di destinasi wisata yang sedang dikembangkan, seperti 10 Top Destinasi atau 10 Bali Baru.
"Dengan target 20 juta wisman pada tahun 2019, maka kapasitas hotel dan akomodasi tidak akan cukup. Maka harus melibatkan masyarakat untuk membangun amenitas, sekaligus membuat kue industri pariwisata bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Istilah Pak Menpar Arief Yahya adalah sharing economy, atau ekonomi gotong royong," jelas dia.
Persoalan lainnya adalah tensi social politik yang naik turun. Hal itu menjadi factor yang memaksa Kemenpar harus bekerja ekstra keras. Karena itu dibentuk Tim Crisis Center, yang bekerja 24 jam memantau setiap situasi, dan mencari solusi terbaik untuk kepentingan pariwisata.
Dia mencontohkan, sepanjang tahun 2016 saja, ada 14 peristiwa terkait isu keamanan, terutama bom dan aksi demonstrasi di 3 greaters, Bali, Jakarta, Kepri. Tiga greater situ sudah 90 persen masukkan wisman ke tanah air. Bali 40%, Jakarta 30% dan Kepri (Batam-Bintan) 20%. Bahkan, terror bom dan demo-demo besar itu makin intens justru di saat peak seasons Pariwisata, bulan November-Desember 2016.
"Kita semua tahu, Safety dan Security kita di posisi nomor 83, dari 141 negara yang dinilai oleh Travel and Tourism Competitiveness Index Report 2015. World Economic Forum (WEF) itu meranking 14 pilar yang menjadi penentu sukses tidaknya Pariwisata di 141 negara. Safety and Security itu sangat menentukan kedatangan wisman," ungkap Pitana.
"Negara originasi bisa mengeluarkan Travel Advisory dan Travel Warning kepada warganya untuk tidak berwisata ke Negara yang dimaksud. "Tahun 2016 itu, banyak Negara yang sudah mengeluarkan Travel Advisory dan Travel Warning tersebut. Australia, Selandia Baru, Inggris, Malaysia, berkali-kali menerbitkan surat itu," kata Pitana.
Dampaknya, wisatawan yang sudah memiliki planning ke Indonesia akan mengurungkan niatnya. Mereka bisa belok ke nagara lain, atau mengubah rencana kedatangannya sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Akan tetapi, Kemenpar mengklaim jumlah wisman yang masuk ke tanah air itu tertolong oleh programnya, seperti di Pengembangan Destinasi, ada kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk 169 negara, lalu deregulasi di bidang cabotage cruise dan CIAT yacht, yang membuat lebih simple. Lalu pengembangan 10 Bali Baru, yang direspons sangat positif oleh pasar. (msl/aff)
Turis atau wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia sudah mencapai belasan juta. Namun, Kementerian Pariwisata mengaku mempunyai target yang lebih besar dari jumlah yang didapatnya sekarang.
Versi Kementerian Pariwisata, sebanyak 12 juta wisman masuk ke Indonesia. Raihan angka itu tidak cukup memuaskan bagi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara, I Gde Pitana.
"Karena internal kami memproyeksikan jauh lebih besar dari angka 12 juta (11.519.275 versi BPS, plus 504.696 wisman bulan Januari-September 2016 yang belum dimasukkan). Kami harus mencicil 20 juta di 2019, agar beban target di 2017-2018 menjadi lebih confidence," kata I Gde Pitana dalam siaran pers kepada detikTravel, Jumat (17/2/2017).
Ketua BPS, Kecuk Suharyanto mengakui ada 4,2%, atau 504.696 wisman yang tidak dimasukkan karena belum mendapatkan rekomendasi oleh FMS (Forum Masyarakat Statistik) itu. Karena itu, jika ditotal antara yang dicatat dan yang tidak dicatat BPS, adalah 12 juta wisman.
Tapi, lagi-lagi I Gde Pitana, tidak mempersoalkan itu. Menurutnya, target internal Kemenpar jauh lebih besar dari 12 juta.
Apa kendalanya?
"Banyak! Saya tidak mungkin memerinci satu per satu. Tetapi gambar besarnya begini, Kementerian Pariwisata ini tidak bisa berbuat sendiri, harus integrated dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Karena itu, Pak Menpar Arief Yahya selalu mengajak semua instansi untuk solid dengan konsep Indonesia Incorporated," tegas dia.
"Beliau juga tak henti-henti mempresentasikan portofolio pariwisata di daerah-daerah agar CEO-nya berkomitmen penuh ke sector yang berpotensi mengangkat Indonesia di global level ini," jelasnya lagi.
Kemenpar, kata dia, memposisikan dirinya sebagai yang mempromosikan dan mengajak orang datang ke tanah air. Destinasi yang menjadi produk pariwisata merupakan domain pemerintah daerah, kementerian lain, dan private sectors.
"Karena itu, kami tidak hanya mengurus promosi saja, melainkan juga pengembangan destinasi dan industry Pariwisata, dengan menyentuh 3 A, Atraksi, Akses, Amenitas, yang menjadi critical success factor dalam Pariwisata," jelas Pitana.
Bahkan pada tahun 2017 ini, tiga besar prioritas pekerjaan Kemenpar adalah Go Digital, Homestay Desa Wisata, dan Air Connectivity. Ketika menjalankan tiga hal di atas, pihaknya sudah membongkar kebuntuan dunia pariwisata di tanah air saat ini.
Dalam hal Homestay Desa Wisata, Kemenpar berkolaborasi dengan KemenPU-PR, Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kemen LHK, Kementerian BUMN. Homestay itu adalah antisipasi atas kekurangan amenitas di destinasi wisata yang sedang dikembangkan, seperti 10 Top Destinasi atau 10 Bali Baru.
"Dengan target 20 juta wisman pada tahun 2019, maka kapasitas hotel dan akomodasi tidak akan cukup. Maka harus melibatkan masyarakat untuk membangun amenitas, sekaligus membuat kue industri pariwisata bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Istilah Pak Menpar Arief Yahya adalah sharing economy, atau ekonomi gotong royong," jelas dia.
Persoalan lainnya adalah tensi social politik yang naik turun. Hal itu menjadi factor yang memaksa Kemenpar harus bekerja ekstra keras. Karena itu dibentuk Tim Crisis Center, yang bekerja 24 jam memantau setiap situasi, dan mencari solusi terbaik untuk kepentingan pariwisata.
Dia mencontohkan, sepanjang tahun 2016 saja, ada 14 peristiwa terkait isu keamanan, terutama bom dan aksi demonstrasi di 3 greaters, Bali, Jakarta, Kepri. Tiga greater situ sudah 90 persen masukkan wisman ke tanah air. Bali 40%, Jakarta 30% dan Kepri (Batam-Bintan) 20%. Bahkan, terror bom dan demo-demo besar itu makin intens justru di saat peak seasons Pariwisata, bulan November-Desember 2016.
"Kita semua tahu, Safety dan Security kita di posisi nomor 83, dari 141 negara yang dinilai oleh Travel and Tourism Competitiveness Index Report 2015. World Economic Forum (WEF) itu meranking 14 pilar yang menjadi penentu sukses tidaknya Pariwisata di 141 negara. Safety and Security itu sangat menentukan kedatangan wisman," ungkap Pitana.
"Negara originasi bisa mengeluarkan Travel Advisory dan Travel Warning kepada warganya untuk tidak berwisata ke Negara yang dimaksud. "Tahun 2016 itu, banyak Negara yang sudah mengeluarkan Travel Advisory dan Travel Warning tersebut. Australia, Selandia Baru, Inggris, Malaysia, berkali-kali menerbitkan surat itu," kata Pitana.
Dampaknya, wisatawan yang sudah memiliki planning ke Indonesia akan mengurungkan niatnya. Mereka bisa belok ke nagara lain, atau mengubah rencana kedatangannya sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Akan tetapi, Kemenpar mengklaim jumlah wisman yang masuk ke tanah air itu tertolong oleh programnya, seperti di Pengembangan Destinasi, ada kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk 169 negara, lalu deregulasi di bidang cabotage cruise dan CIAT yacht, yang membuat lebih simple. Lalu pengembangan 10 Bali Baru, yang direspons sangat positif oleh pasar. (msl/aff)
