Masalah Biometrik Untuk Umrah, Pihak Travel Akan Mengadu ke Jokowi

Jakarta - Sudah beberapa waktu sejak masalah biometrik visa umrah bergulir. Rupanya belum ada titik terang. Jamaah kesulitan dan pihak travel umrah akan mengadu ke pemerintah.

VFS Tasheel ditunjuk sebagai pihak ketiga oleh Kedubes Arab Saudi untuk mengurus biometrik visa umrah. Namun, proses biometrik yang terpusat menjadi batu sandungan karena menyulitkan jamaah dari kota tepencil.

Hal itu dikarenakan hanya ada beberapa lokasi kantor perwakilan VFS Tasheel, seperti Jakarta, Makassar, Surabaya dan Medan. PATUHI (Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia) tidak menolak adanya syarat biometrik, namun jalan untuk mendapatkan hasil itu yang ditentangnya.

"Sementara musim umrah akan datang sebentar lagi. Kami akan menemui Presiden Joko Widodo karena masalah ini," ucap anggota dewan PATUHI Joko Asmoro di Penang Bistro Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Ketua Dewan Pembina PATUHI Fuad Hasan Masyhur menilai VFS Tasheel sangat tidak siap dalam pelaksanaan pengambilan biometrik. Ketidaksiapan itu meliputi tenaga ahli dan peralatan yang menyebabkan antrean panjang hingga berjam-jam di sejumlah tempat.

Dikatakan Fuad bahwa Kementerian Agama menyarankan agar VFS Tasheel tak menyulitkan jemaah. Sedang Kementerian Luar Negeri sudah mengirim nota diplomatik agar dipertimbangkan kembali keberadaan VFS Tasheel.

Kembali ke Joko, menurut dia PATUHI mengklaim jemaah yang dibawanya melalui gabungan agen travel itu sudah sebanyak 1 juta orang per tahun. Oleh karenanya kegiatan VFS Tasheel dinilai sangat mengganggu.

Pertemuan pun sudah dilakukan ke beberapa instansi, juga VFS Tasheel sendiri. Secara tidak langsung, keberadaan VFS Tasheel telah mengganggu penerbangan dan hotel yang telah dipesan.

PATUHI sendiri menghendaki adanya pengambilan biometrik di bandara yang ditentukan di Indonesia. Waktunya 4 jam sebelum keberangkatan, namun belum menemukan titik temu dengan Arab Saudi juga pelaksananya VFS Tasheel.

"VFS Tasheel menjadi kegaduhan yang merugikan pesawat dan juga hotelnya. Tidak banyak solusi dari beberapa kelembagaan. VFS Tasheel mengatakan kami hanya kontraktor dan pelaksana melaksanakan perintah dari KSA melalui kedutaan," jelas Joko.

Lebih lanjut, keluh Joko, VFS Tasheel juga dinilai sangat tidak siap dalam pelaksanaan pengambilan biometrik. Ketidaksiapan itu meliputi tenaga ahli dan peralatan yang menyebabkan antrean di sejumlah tempat. (msl/fay)