Mataram - Sudah setahun lebih Gunung Rinjani jadi UNESCO Global Geopark. Namun pengelolaannya dinilai masih belum menunjukkan arah yang terang.

Permasalahan pengelolaan geopark muncul salah satunya ditengarai karena tidak adanya landasan hukum dan alokasi anggaran yang jelas. UNESCO Global Geopark harusnya tidak dikelola seperti itu.

"Seandainya dibentuk badan khusus untuk pengelolaan geopark dengan penganggaran tersendiri, mungkin geopark lebih ada kiprahnya," ungkap Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Nusa Tenggara (IAGI Nusra) Kusnadi saat berbincang dengan detikcom, Selasa (7/5/2019).

Kusnadi membandingkan tipe perbedaan pengelolaan gropark yang ada di Asia dengan di Eropa. Menurut dia, ada perbedaan yang cukup signifikan antara geopark di Asia dengan di Eropa.

"Kalau di Asia harus ada intervensi pemerintah. Kalau Eropa biasanya pemerintah hanya menstimulus atau cukup memberikan dukungan kebijakan saja, masyarakatnya sudah bisa mandiri," ujar Kusnadi yang juga pernah mengikuti Regional Course se-Asia Pasifik di Geopark Langkawi Malaysia pada Oktober 2018 lalu.

BACA JUGA: IAGI Pertanyakan Pengelolaan Gunung Rinjani Setelah Setahun Jadi Geopark

Ada dua solusi yang bisa diambil dalam pengelolaan geopark, yaitu dijadikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau badan usaha tersendiri yang dikelola sebagai BUMD.

"Yang paling penting juga memang harus ada champions apapun bentuk organisasinya. Intinya orang yang memimpin punya will dan koneksi yang kuat serta kemampuan managerial yang bagus. Percuma kalau dijadikan BUMD kalau nantinya yang memimpin hanya profit oriented, kan tidak sejalan dengan jiwa geopark," jelasnya.

Moto keberadaan suatu geopark adalah 'memuliakan bumi, menyejahterakan masyarakat'. Karena itu masyarakat dipersyaratkan harus ikut berpartisipasi dan memiliki peran yang kuat di dalam pengelolaan geopark. (rdy/fay)