Permasalahan pengelolaan geopark muncul salah satunya ditengarai karena tidak adanya landasan hukum dan alokasi anggaran yang jelas. UNESCO Global Geopark harusnya tidak dikelola seperti itu.
"Seandainya dibentuk badan khusus untuk pengelolaan geopark dengan penganggaran tersendiri, mungkin geopark lebih ada kiprahnya," ungkap Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Nusa Tenggara (IAGI Nusra) Kusnadi saat berbincang dengan detikcom, Selasa (7/5/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di Asia harus ada intervensi pemerintah. Kalau Eropa biasanya pemerintah hanya menstimulus atau cukup memberikan dukungan kebijakan saja, masyarakatnya sudah bisa mandiri," ujar Kusnadi yang juga pernah mengikuti Regional Course se-Asia Pasifik di Geopark Langkawi Malaysia pada Oktober 2018 lalu.
BACA JUGA: IAGI Pertanyakan Pengelolaan Gunung Rinjani Setelah Setahun Jadi Geopark
Ada dua solusi yang bisa diambil dalam pengelolaan geopark, yaitu dijadikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau badan usaha tersendiri yang dikelola sebagai BUMD.
"Yang paling penting juga memang harus ada champions apapun bentuk organisasinya. Intinya orang yang memimpin punya will dan koneksi yang kuat serta kemampuan managerial yang bagus. Percuma kalau dijadikan BUMD kalau nantinya yang memimpin hanya profit oriented, kan tidak sejalan dengan jiwa geopark," jelasnya.
Moto keberadaan suatu geopark adalah 'memuliakan bumi, menyejahterakan masyarakat'. Karena itu masyarakat dipersyaratkan harus ikut berpartisipasi dan memiliki peran yang kuat di dalam pengelolaan geopark. (rdy/fay)
Komentar Terbanyak
Bangunan yang Dirusak Massa di Sukabumi Itu Villa, Bukan Gereja
Aturan Baru Bagasi Lion Air, Berlaku Mulai 17 Juli 2025
Brasil Ancam Seret Kasus Kematian Juliana ke Jalur Hukum