Destinasi Baru Itu Perlu, Tapi Optimasi Destinasi Populer Juga Penting

Jakarta - Mengembangkan tempat wisata baru di Indonesia bukan perkara mudah. Untuk itu, destinasi populer harus dimaksimalkan sambil menyusun strategi membangun destinasi baru.

Berbeda dengan destinasi yang sudah mapan, destinasi baru butuh kerja keras untuk diciptakan. Salah strategi bisa berujung pemborosan uang negara.

Dony Oskaria, Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia dan Ketua Pokja Industri Pariwisata Nasional KEIN RI, mengapreasi upaya menciptakan 10 Bali Baru yang mengerucut menjadi 4 destinasi super prioritas. Namun untuk quick win kunjungan wisman, jawabannya bukan pada destinasi baru, tapi optimasi destinasi-destinasi yang memang telah terbukti berhasil mendatangkan banyak kunjungan wisman.

Menurut Dony, 10 Bali Baru Prioritas atau 4 Bali Baru Super Prioritas adalah pekerjaan jangka panjang. Ini tidak terlalu berkorelasi positif dengan ekspektasi pemerintah untuk mendatangkan wisman dalam waktu cepat dan mendapat devisa penambal defisit transaksi berjalan secara mudah.

"Saya tentu sepakat dengan pengembangan Bali Baru ini jika konteksnya terkait dengan pemerataan kue ekonomi pariwisata nasional secara geografis. Tapi saya pesimis destinasi prioritas dan super prioritas akan memberikan hasil maksimum sebagaimana harapan pemerintah," ucap Dony kepada detikcom, Kamis (25/7/2019).

Meskipun demikian, Dony tetap memberi dukungan kepada pemerintah jika ingin terus menjual Bali Baru sebagai program unggulan kepariwisataan nasional. Untuk itu, Dony memberi beberapa saran dan pertimbangan terkait dengan ide dasar pengembangan destinasi.

"Saya menyarankan, to develope destination, pemerintah harus fokus membenahi beberapa hal fundamental terlebih dahulu, yang semuanya harus berasaskan 'destination based development'," ucapnya.

Pertama, pemetaan atraksi-atraksi di destinasi, apakah akan dikembangkan tipe mass tourism atau special interest tourism di destinasi tersebut. Kedua, penyiapan infrastruktur, mulai dari infrastruktur dasar sampai pada infrastruktur komersial untuk kelancaran aksesibilitas. Ketiga, penyiapan Destination Management Organisation atau DMO. Setiap atraksi harus memiliki pengelola, terserah datangnya dari mana.

Keempat, penyiapan SDM kepariwisataan. Kelima, penyiapan regulasi dan insentif disentif di kawasan destinasi, baik untuk publik kepariwisataan maupun yang khusus untuk akselerasi investasi pariwisata. Sebaiknya ada regulasi khusus terkaitnya dengan upaya memproteksi destinasi agar tetap sustainable. Dan keenam, melakukan market mapping. Otoritas yang bertugas untuk percepatan pengembangan pariwisata di destinasi tersebut harus melakukan pemetaan pasar untuk menentukan target dan sasaran branding, promosi, dan penjualan.

"Semua ini adalah langkah-langkah untuk menciptakan ekosistem pariwisata di destinasi terkait. Dan prosesnya akan memakan waktu yang tidak singkat", tutup Dony.


(fay/wsw)