Harapan dari Perbatasan, soal Pariwisata di Kabinet Baru Jokowi

Jakarta - Sebagai salah satu wilayah di perbatasan Republik Indonesia, Kabupaten Karimun punya ekspektasi tersendiri dalam periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya di sektor pariwisata.

Baru-baru ini detikcom berkesempatan menyambangi Kabupaten Karimun, salah satu wilayah RI yang berbatasan dengan negara tetangga yang dalam hal ini adalah wilayah Malaysia dan Singapura.

Baca juga: Jokowi-Ma'ruf Amin Kenalkan Menteri Besok: Kita Mulai Kerja

Menurut warga lokal, periode pertama pemerintahan Jokowi sudah berhasil memberikan angin segar dalam sektor pariwisata setempat terutama dalam hal pembangunan fasilitas. Terkait ini, muncul pula ekspektasi agar hal itu dilakukan lebih baik lagi oleh kabinet baru pada periode kedua Jokowi, yang pada hari Minggu (20/10/2019) telah resmi dilantik menjadi presiden RI 2019-2024.

"Orang Karimun, terkait harapan destinasi wisata di kabinet baru, yakni udah oke di periode pertama. Semoga ke depan akan lebih baik lagi, apa yang belum ada diadakan kembali," kata Helmi, Camat Buru, Kabupaten Karimun dalam perbincangan dengan detikcom di Pulau Buru baru-baru ini.

Foto: Ahmad Masaul Khoiri/detikcom

"Alhamdulillah bantuan pusat ke kabupaten ada dan nyata. Ada satu tempat wisata dibenahi. Di Kecamatan Buru jalan diperbagus dan ada bus wisata karena kemarin tak ada bangunan dan cuma hutan. Kita akan kejar pembangunan dan akan diperbagus tempat wisata dan yang diprioritaskan di Pulau Buru," imbuh dia.

Hal senada dilontarkan salah seorang warga Pulau Karimunbesar. Tetapi ia juga menyisipkan kritik agar pembangunan itu nantinya juga dapat dibarengi dengan pemeliharaan oleh pemerintah setempat.

"Benar ada pembenahan di bidang pariwisatanya. Ada renovasi bangunan fasilitas dan itu tersebar di Pantai Pelawan, Pongkar, lalu di Coastal Area," ucap Agus Ridwan (43), warga Pulau Karimunbesar.

Foto: Ahmad Masaul Khoiri/detikcom

"Hanya ada di pengelolaannya kurang. Sudah diperbaiki tapi nggak dijaga," imbuhnya.

Untuk itu Agus berharap di daerahnya nanti tak cuma dilakukan pembangunan. Ia juga mengharapkan keseriusan pemerintah pusat dalam hal pengawasan. "Harus ada pengawasan atau audit dan kontrol yang lebih baik di perbatasan seperti ini."





(msl/krs)