Komisi V DPR RI berupaya mengubah kebijakan pada pemasukan anggaran dari Candi Borobudur. Mereka mengupayakan ada bagi hasil antara daerah setempat dengan pemerintah pusat.

Sejumlah anggota DPR RI singgah di Candi Borobudur. Mereka menyampaikan beberapa rencana kepada pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya, tentang potensi pemasukan dari candi Budha itu.

"Ya ini kan kalau dulu zaman Orde Baru ada bagi hasil, tetapi sekarang karena ini dikelola oleh pusat, perusahaan negara, tentu ini menjadi perhatian yang harus kita sampaikan kepada BUMN, bagaimana ada sharing hasil," kata Syarief Abdullah Alkadrie, pimpinan Rombongan Komisi V DPR RI kepada wartawan di Magelang, Kamis (13/2/2020).

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Borobudur. Dalam kunjungan ini, rombongan Komisi V DPR RI meninjau sejumlah lokasi antara lain kawasan palbapang dan lokasi lainnya.

Ia lebih lanjut mengatakan, bagi hasil tersebut sebagaimana dalam migas. Untuk itu, daerah semestinya mendapatkan bagi hasil sehingga merasa memilik dan ikut bertanggung jawab.

Syarief Abdullah Alkadrie, Pimpinan Rombongan Komisi V DPR RI Foto: (Eko Susanto/detikcom)

"Ya seperti migas itu kan ada bagi hasil kepada daerah asal. Saya kira ini juga bisalah supaya daerah itu merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab," tuturnya.

Menyinggung idealnya besarnya bagi hasil tersebut, politisi Partai Nasdem ini mengatakan, jika nantinya ada hitung-hitungannya. Kemudian nantinya stakeholder yang membidangi di Komisi VI.

"Ya nantilah, saya tidak bisa mengatakan idealnya berapa, tentu ada hitung-hitungannya, tapi ini baru saran. Nanti mungkin stakeholder di Komisi VI," ujar dia.

Adapun kunjungan yang dilakukan tersebut, Syarief menegaskan, jika kunjungan dalam rangkaian percepatan kawasan KSPN. Sebab, Borobudur menjadi kawasan wisata nasional.

"Kunjungan hari ini dalam rangka, ini program nasional terhadap percepatan kawasan KSPN. Kawasan destinasi wisata nasional yang menjadi program ada lima kawasan itu di antaranya Borobudur. Ini merupakan satu hal yang harus kita percepat," katanya.

"Karena ini merupakan program pemerintah yang super prioritas maka untuk itu kita membuat ada koneksi antara kelembagaan yang terkait disini untuk mempercepat itu. Selain itu, bagaimana kawasan ini betul-betul menjadi milik semua baik itu provinsi, kabupaten maupun nasional sehingga merasakan adanya kawasan wisata nasional itu menjadi milik bersama. Sehingga juga masyarakat di sekitarnya mendapatkan manfaat dari pada pembangunan proyek kawasan wisata nasional," dia menegaskan.