Okupansi hotel di Yogyakarta mulai mengalami penurunan sejak merebaknya virus Corona. Sepinya okupansi membuat pelaku minta sejumlah kebijakan.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut merebaknya COVID-19 membuat tingkat okupansi Hotel di DIY menurun. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada rencana merumahkan karyawan atau memotong gaji karyawan.

"Bulan Januari sampai Februari itu (okupansi) masih di 60 persen sampai 70 persen. Nah, setelah ada pengumuman 2 orang terjangkit itu (COVID-19) okupansinya drop sampai 30-35 persen, itu rata-rata di DIY ya," kata Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono kepada detikcom, Kamis (12/3/2020).

Meski mengalami penurunan, Deddy mengaku hingga saat ini belum ada karyawan Hotel maupun Restoran yang dirumahkan. Menurutnya, hal itu karena masih ada pengunjung domestik ke Yogyakarta.

"Sampai saat ini belum ada (merumahkan atau memotong gaji karyawan Hotel). Tapi saya mohon ada perhatian dari pemerintah sebelum wabah merumahkan dan mengurangi gaji karyawan terjadi di DIY," ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut dapat dicegah dengan cara meninjau lagi kenaikan tarif PBB, pajak saluran air limbah dan PDAM. Karena apabila hal tersebut tidak dilakukan akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional Hotel dan menjadi efek domino bagi pihak-pihak tertentu.

"Karena dampak multiplier effect di Hotel dan Restoran itu luas, bukan hanya berdampak pada karyawan tapi UMKM juga," lanjut Deddy.

Perhatian pemerintah, kata Deddy adalah dengan memberikan stimulus berupa insentif pajak nol persen kepada konsumen, baik hotel dan restoran. Mengingat saat ini pihaknya masih memberlakukan pajak kepada setiap konsumen.

Selain itu, apabila stimulus itu terealisasi dapat menjadi angin segar untuk pelaku pariwisata. Di mana dengan pajak 0% maka pihaknya dapat memberikan potongan harga kepada para pengunjung dalam rangka menggaet kunjungan domestik.

"Potongan pajak 0 persen itu untuk konsumen, kan dampaknya bisa untuk merangsang jumlah kunjungan ke DIY. Misal kamu ke Yogyakarta tidak usah bayar pajak hotel dan restoran, kan impact-nya (pajak 0 persen ke konsumen) menurunkan harga (kamar)," katanya.

"Padahal, Bandara YIA akan dibuka 29 Maret, ini menjadi momentum, momentum kita untuk mendongkrak wisatawan, dengan cara apa? Stimulus yang dijanjikan pemerintah pusat agar Pemda bisa mengimplementasikan ke kita, pelaku industri pariwisata, terutama PHRI," lanjut Deddy.

Diketahui bersama, pengusaha Hotel di Indonesia mulai merumahkan karyawannya imbas sepinya kunjungan wisatawan. Semenjak virus corona (Covid-19) merebak jumlah orang yang berlibur berkurang drastis. Hal itu ikut memukul bisnis perhotelan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menjelaskan keputusan merumahkan karyawan didasari kesepakatan bersama karena situasi sedang sulit.

"Itu memang tidak bisa dihindari ya karena kan otomatis, kalau okupansinya itu drop otomatis kan perusahaan kan harus bisa mengelola operasional hotelnya ya. Kalau tingkat revenue-nya tidak bisa naik, otomatis biayanya harus dikurangi. Itu memang itu semua kesepakatan dengan karyawannya juga ya," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (10/3/2020).

Namun tidak semua hotel di Indonesia merumahkan karyawannya. Itu terjadi hanya pada hotel yang beroperasi di daerah yang terdampak virus Corona seperti Bali.

"Nggak semuanya, tergantung masing-masing hotelnya juga. Kalau hotel itu masih bisa survive ya tentunya dia tetap jalan. Tapi kalau dia terganggu cash flow-nya, otomatis dia melakukan penyesuaian," jelasnya.