Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

Jumat, 10 Apr 2020 17:15 WIB

TRAVEL NEWS

Anggaran Kemenparekraf Sebesar 1 T Ditarik Untuk Atasi Dampak Corona

Elmy Tasya Khairally
detikTravel
Dede Yusuf
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Pendidikan dan Pariwisata, Dede Yusuf (Wisma Putra/detikcom)
Jakarta -

Tak ada yang tahu kapan virus Corona akan berakhir. Berbagai anggaran Kementerian pun ditarik untuk mengatasi situasi sulit wabah Corona.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Pendidikan dan Pariwisata, Dede Yusuf dalam Webinar yang diadakan oleh Indonesian Food & Beverage Executive Association (IFBEC) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), selama masa pandemi, ada beberapa fase yang akan masyarakat lalui. Fase yang pertama, yaitu yang sekarang sedang kita alami, yaitu tanggap darurat.

"Untuk tanggap darurat saat ini realokasi untuk anggaran yang diambil pariwisata adalah 500 miliar untuk memberikan pelatihan-pelatihan pekerja pariwisata untuk masa kosong seperti ini dan mendukung kartu pra kerja dari karyawan PHK atau pekerja honorer yang mendapat uang harian," kata Dede.

Total dana yang diambil dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun sejumlah 1 Triliun. Namun tak hanya Kemenparekraf, tapi anggaran seluruh kementerian dan DPR pun ditarik.

"Total 1 triliun (Kemenparekraf) lebih itu ditarik," kata Dede.

"Jadi negara sedang menarik semua anggaran untuk memback-up masalah sembako, relaksasi, BLTnya, jadi tidak ada kementerian yang tidak ditarik termasuk DPR pun ditarik hampir 250-280 miliar, artinya, kita bahu membahu untuk memback up selama masa pandemi," tambah Dede Yusuf.

Setelah masa tanggap darurat, ada tahap pemulihan. Tahap pemulihan diharapkan sekitar 3-4 bulan. Lalu, tahap normalisai berjalan sesudahnya.

"Fase kedua, setelah tanggap darurat disebut sebagai masa tahap pemulihan, nah ini masalahnya, masih belum diketahui kapan, kalau kita ambil asumsi tanggap darurat ini berjalan sampai Juni, maka, tahap pemulihan itu semestinya Juli sampai Desember dan tahap normalisasi dimulai 2021 Januari dan seterusnya, ini masih catatan penting karena masa pemulihan belum ada yang bisa menebak," kata Haryadi.

"Untuk tahap normalisasi kami akan berusaha meminta agar pemanfaatan anggaran anggaran pemerintah bisa dishare langsung untuk menunjang."

Dalam usulan keringanan pajak dan listrik, Dede juga mengatakan sepakat harus segera dilakukan. Khususnya bagi hotel-hotel yang sudah tak lagi bisa memanfaatkan kondisi COVID-19



Simak Video "Kasus Positif Corona di 5 Provinsi Ini Masih Tinggi"
[Gambas:Video 20detik]
(elk/rdy)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA