Wisata RI Diprediksi Bangkit Awal Tahun

Pandemi virus Corona (COVID-19) merupakan bencana 'mematikan' bagi pariwisata Indonesia saat ini. Diperkirakan, wisata bangkit lagi di awal 2021.

Berkurangnya pergerakan manusia menyebabkan berbagai bisnis di industri pariwisata, mulai dari destinasi, hotel, biro perjalanan, hingga maskapai dan restoran mati suri. Imbauan tinggald i rumah dan menjaga jarak membuat traveler memilih untuk berada di rumah saja.

Department Head Industry & Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani mengatakan saat ini masyarakat juga cenderung untuk mengutamakan mengonsumsi kebutuhan pokok. Pola konsumsi ini lebih diutamakan ke makanan dan minuman, suplemen, dan sebagainya.

"Kalau dilihat sektoral konsumsi berubah di bottom piramid itu ke makanan minuman, suplemen, restoran juga lebih ke delivery. Nah kelas menengah juga lebih memilih makanan olahan di rumah," kata Dendi dalam diskusi online Mandiri Economic Outlook 2020, Rabu (17/6/2020).

Dendi memprediksi industri pariwisata bangkit kembali paling cepat di akhir tahun 2020 atau awal 2021.

"Pariwisata ini masih menunggu, mungkin 6 di akhir tahun atau awal tahun depan. Kalau melihat SARS kan hanya 3 bulan di tahun 2003. Nah, sekarang kalau recovery tourism ini mungkin di akhir tahun atau awal tahun depan, ini bisa jadi lebih lama lagi," kata Dendi.

Begitu juga dengan bangkitnya bisnis restoran di Indonesia. Menurutnya, masyarakat masih menunggu keberhasilan social distancing hingga nanti kembali mengunjungi restoran lagi.

"Restoran dine-in juga perlu waktu karena orang perlu confidence melihat apakah social distancing berhasil," kata dia.

Ya, penerapan protokol kesehatan diyakini bakal dipatuhi hingga ditemukan vaksin. Termasuk, menjaga jarak.

"Artinya kita kan bergantung para proses alamiah. Karena itu social distance sangat penting. Sehingga bisa smooth proses transisi atau recovery dari sektoral ini," ujar dia.

Selain dari ketertiban masing-masing individu, menurut Dendi pemerintah juga perlu memberikan sanksi bagi masyarakat atau lembaga/badan yang melanggar protokol kesehatan.

"Pemerintah harus memfasilitasi dan enforcement juga. Kalau selama ini kan imbauan. Kalau ada enforcement atau punishment ini mungkin bisa lebih berjalan. Misalnya kalau nggak pakai masker bisa didenda," kata dia.