Persoalan rapid test yang jadi syarat untuk terbang sempat dikeluhkan oleh penumpang pesawat. Tak terkecuali seorang Dirut Garuda Irfan Setiaputra. Dia mengakui banyak yang mengambil kesempatan dari biaya rapid test yang mahal ini. Minat penumpang untuk membeli tiket pesawat pun jadi rendah.

Untunglah kini pemerintah memberikan aturan rapid test paling mahal Rp 150 ribu. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI nomor HK.02.02/I/2875/2020 sudah mengatur tarif maksimal layanan rapid test mandiri Rp 150.000.

"Rapid test sangat challenging, dulu PCR. Hari ini seluruhnya tinggal rapid test, dianggap berlaku 14 hari. Harganya hanya maks boleh Rp 150 ribu, karena kami menemukan di tengah penderitaan ini banyak yang mencari keuntungan dengan harga mahal," ujar Irfan Setiaputra dalam webinar Jakarta Chief Marketing Club (CMO).

Sebelumnya dalam rapat pemulihan pariwisata dengan DPR 7 Juli, Irfan juga sempat mengeluhkan biaya rapid test yang mahal. Menurut Irfan, tidak ada pengaturan harga maksimal rapid test membuat layanan ini kerap sulit diakses masyarakat.

"Kami sungguh menyesalkan banyak orang kemudian menari di atas penderitaan kami hari ini, dengan menawarkan harga rapid test yang terlalu melambung. Hari ini ada yang mengatakan (biaya) sudah Rp120 ribu, tapi ada yang bilang Rp80 ribu. Jadi, ini yang perlu terus menerus kami cari kenapa masih ada yang Rp350 ribu-Rp500 ribu," jelasnya.

Mahalnya biaya tiket pesawat serta kewajiban rapid test atau PCR/SWAB test, sempat membuat traveler beralih menggunakan jalur darat untuk bepergian.

"Anak saya pergi dari Surabaya ke Solo cepat, hanya dua jam lewat Tol Trans Jawa. Dengan jalan tol ini, lawannya Garuda," ujar Hermawan Kartajaya, founder dan chairman MarkPlus, Inc.

Irfan mengamini pernyataan Hermawan, dia mencontohkan penerbangan Garuda di Pulau Jawa selama pandemi COVID-19 memang mengalami penurunan.

"Yang menarik juga kami amati, terbang Trans Jawa jadi gak menarik. Semarang, Jogja, Solo ini sepi karena alternatif bepergian naik mobil jadi jauh lebih fleksibel. Selain enggak perlu antre, enggak perlu rapid juga. Kalau ada yang mau diperiksa rapid, minggir-minggir lewat jalan tikus enggak ke tol. Tapi kalau kita kan little little (sedikit-sedikit) rapid, salary no up up (enggak naik-naik)," Irfan berkelakar.

Irfan pun sadar betul, akan syarat rapid test hingga PCR/SWAB test yang diwajibkan untuk penumpang industri penerbangan. Masalahnya, perlu biaya tambahan yang cukup lumayan untuk mendapatkan syarat wajib tersebut.

Hanya terkait hal itu, Irfan masih mencari formula yang tepat demi kenyamanan penumpang. Tentunya ia tidak ingin penumpang Garuda merasa rugi akibat kewajiban rapid test, apalagi kalau hasilnya ternyata reaktif COVID-19. "Misal Depok Cengkareng 2 jam (lama waktu tempuh) lalu rapid test positif, kan enggak boleh terbang ini. Gimana perlakuannya? Ini kita lagi bicarakan kompleksitasnya. Jangan bentuk kertas tapi barcode, biar bisa dibawa mudah," kata Dirut Garuda itu.