Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

Senin, 25 Jan 2021 13:50 WIB

TRAVEL NEWS

Gunungkidul Usulkan Hapus Syarat Rapid Antigen untuk Wisatawan

Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Immawan Wahyudi saat memberikan keterangan.
Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Immawan Wahyudi saat memberikan keterangan. Foto: (Pradito Rida Pertana/detikcom)
Gunungkidul -

Pemerintah memutuskan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021. Terkait hal itu, Pemkab Gunungkidul mengusulkan penghapusan syarat rapid antigen untuk wisatawan yang masuk Gunungkidul selama Pembatasan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DI Yogyakarta.

Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan, bahwa hari Minggu (24/1/2021) dia mengunjungi kawasan pantai dan ternyata sepi wisatawan. Selain itu, Immawan mengaku malah banyak mendapat keluhan dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

"Situasinya pantai sangat sepi, biasanya itu sebelum PTKM bisa 3 ribu kunjungan dan saat ini kurang dari 700 wisatawan," katanya saat ditemui di kompleks perkantoran Pemkab Kabupaten Gunungkidul, Senin (25/1/2021).

"Jadi kalau dihitung-hitung menurun 80 persen dan dengan itu (penurunan kunjungan wisata) jelas berpengaruh kepada kondisi ekonomi masyarakat," lanjut Immawan.

Selain itu, dia menerima keluhan dari Pokdarwis jika sepinya kunjungan wisata karena pemberlakuan syarat rapid antigen untuk masuk ke tempat wisata. Mereka meminta Pemkab untuk menghapus syarat tersebut.

"Mereka bilang kondisinya lebih parah daripada awal pandemi (COVID-19) dan mereka minta jangan ada syarat rapid antigen untuk masuk tempat wisata. Apalagi sampai saat ini belum muncul klaster di tempat wisata," ujarnya.

Perlu diketahui, hanya Kabupaten Gunungkidul yang mewajibkan setiap wisatawan yang datang ke tempat wisata untuk mengantongi hasil rapi antigen negatif COVID-19. Immawan mengaku akan segera menemui Bupati untuk membahas aturan tersebut.

"Ini nanti saya komunikasikan dulu dengan ibu Bupati. Ya paling tidak kalau tetap harus pakai rapid antigen pemerintah harus menyiapkan di semua pintu masuk (TPR) ada SDM yang cukup untuk melakukan rapid antigen kepada wisatawan, tapi tetap membayar," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah memutuskan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021. Ada yang baru dari perpanjangan PPKM ini.

Perpanjangan PPKM ini secara resmi diumumkan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers, Kamis (21/1/2021). PPKM akan diperpanjang dari 26 Januari hingga 2 minggu ke depan.

"Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai tanggal 8 Agustus (Februari, red) dan nanti pak Mendagri akan mengeluarkan instruksi Mendagri dan diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan parameter tingkat kesembuhan di bawah nasional, kematian di atas nasional, dan positivity rate di atas nasional, dan BOR di atas nasional," kata Airlangga.

Dari data yang disampaikan ini, terjadi koreksi data yang disampaikan, yakni dari 73 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM, 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota risiko sedang dan 3 kabupaten/kota risiko rendah.



Simak Video "Perangkat Desa yang Marahi-Pukul Bocah Minta Maaf: Saya Terima Sanksi"
[Gambas:Video 20detik]
(sym/sym)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA