UEA Larang Penerbangan dari Indonesia, Tapi Ada Pengecualian

Selain itu, Pemerintah UEA juga melarang warganya pergi ke Indonesia kecuali untuk sejumlah kategori. Antara lain, misi diplomatik di Indonesia, kasus perawatan darurat, delegasi resmi, serta delegasi ekonomi bisnis/pengusaha dan ilmiah yang telah diberi wewenang sebelumnya.

"Kemlu PEA memberikan klarifikasi atas pengumuman dari NCEMA dan GCAA serta menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan hasil asesmen dari komite keselamatan di PEA sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak buruk pandemi Covid-19 di wilayah PEA. Komite ini melakukan asesmen reguler setiap 14 hari sekali, dan hasil asesmen akan diperbarui sekiranya ada perubahan signifikan, terutama dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia," kata dia.

Husin menyebut Kemlu UEA memberi penegasan kalau pembatasan tersebut bukan dilakukan berdasarkan kewarganegaraan, tapi wilayah. Artinya, penangguhan atau larangan masuk UEA ini bukan dikarenakan status seseorang sebagai WNI.

"Selanjutnya disampaikan juga bahwa Safe Travel Corridor Arrangement/STCA antara RI-PEA tetap diberlakukan di mana delegasi resmi serta urusan bisnis/pengusaha dapat tetap masuk ke PEA, namun perlu ada persetujuan lebih awal sebelum melakukan perjalanan," tuturnya.

"Pertanyaan yang banyak diterima oleh KBRI adalah terkait daftar dan jenis pekerjaan di sektor esensial yang dikecualikan (diperbolehkan masuk ke PEA). Hal ini sepenuhnya berada di bawah wewenang Federal Authority for Identification and Citizenship (ICA). Apabila diperlukan, perusahaan yang menaungi pekerja-pekerja sektor esensial dimaksud dapat berkoordinasi langsung dengan ICA untuk mendapatkan persetujuan masuk ke PEA," sambung Dubes Husin.

Selain itu, dia juga menyampaikan informasi soal rencana pemerintah UEA mewajibkan orang-orang menunjukkan bukti vaksinasi jika ingin masuk fasilitas publik di Uni Emirat Arab. Aturan tersebut rencananya berlaku per 20 Agustus 2021.

"Jangan lupa, yang dilarang masuk bukan WNI, jadi ini bukan suatu sikap terhadap Indonesia, tetapi murni karena keperluan PEA melindungi negaranya dari masuknya kasus COVID-19 ke PEA," kata Husin Bagis.