Dompet Boncos, Pelaku Wisata Pangandaran Surati Dua Menteri

Pelaku wisata di Pangandaran menyurati dua menteri dengan harapan tempat wisata untuk dibuka. Mereka berharap aspirasi mereka didengarkan.

Kesulitan ekonomi terus dirasakan oleh para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Pangandaran selama masa PPKM yang sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Selama itu, ribuan pelaku usaha pariwisata kehilangan mata pencaharian.

Sementara, bantuan yang diberikan pemerintah tidak terlalu banyak membantu, karena bersifat sementara dan sebatas menutupi kebutuhan pangan.

"Kondisi pelaku usaha pariwisata di Pangandaran sudah limbung, sudah repot. Memang ada bantuan, tapi bukan sekedar itu yang menjadi kebutuhan kita," kata Ketua PHRI Pangandaran Agus Mulyana, Senin (9/8/2021).

Agus mengatakan PHRI bersama kelompok pelaku usaha wisata lainnya sudah melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi selaku koordinator PPKM.

"Kami sudah berkirim surat ke dua menteri, dengan harapan ada peninjauan kebijakan," kata Agus. Surat juga ditembuskan kepada Ketua Badan Pimpinan PHRI Pusat, Gubernur Jawa Barat, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Ketua BPD PHRI jabar, Bupati Pangandaran serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran.

Surat tersebut kata Agus intinya meminta agar pemerintah mengizinkan pembukaan objek wisata bagi daerah yang sudah masuk dalam level 3. Karena jika terus ditutup, menurut Agus, akan sangat menyengsarakan pelaku usaha pariwisata.

"Kami mengusulkan agar wisata dibuka, dengan syarat ketentuan misalnya hanya boleh menerima tamu sebanyak 50 persen dari total kapasitas hotel. Penerapan Prokes ketat dan lainnya. Kami siap ikuti aturan asal aktivitas usaha kami bisa berjalan," kata Agus.

Agus mengatakan sebagai daerah wisata keberadaan hotel dan restoran di Pangandaran mayoritas berada di kawasan objek wisata. Sehingga ketika objek wisata ditutup, mereka juga praktis ikut tutup.

"Kami tahu dan paham bahwa ini dilakukan demi menekan penyebaran virus Corona, tapi kami mengusulkan sebuah jalan tengah bagaimana penanggulangan pandemi tetap jalan dan usaha kami juga tetap berjalan," kata Agus.

Dia menambahkan total pelaku usaha pariwisata di Pangandaran tercatat sebanyak 7.685 orang. Jumlah tersebut didapat dari data pengajuan bantuan pelaku wisata di Pangandaran.

"Itu artinya ada 7.685 keluarga yang terganggu kegiatan usahanya. Itu belum termasuk kalangan lain yang ikut menggantungkan usahanya dalam kegiatan pariwisata secara tidak langsung. Jadi kami harap wisata di Pangandaran bisa dibuka kembali," kata Agus.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengakui pariwisata adalah sektor usaha yang paling terpuruk selama PPKM. "Ekonomi kita itu sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Ketika ditutup memang dampaknya besar sekali," kata Jeje.

Dia mengaku mengapresiasi langkah pelaku usaha wisata yang mengirim surat kepada dua menteri terkait masalah ini. "Ya tak apa-apa, sebagai saluran penyampaian aspirasi. Mudah-mudahan saja jadi bahan pertimbangan, itulah keluhan mereka," kata Jeje.

Jeje mengaku sudah menyiapkan skema jika wisata diperbolehkan buka kembali. Salah satunya adalah dengan penerapan pengawasan Prokes swadaya. Para pelaku usaha pariwisata akan dijadikan pengawas Prokes bagi wisatawan. "Pengendalian COVID-19 di Pangandaran ini kan sudah berjalan, lumayan baiklah. Tinggal kita percepat vaksinasi di tempat wisata serta terus memperluas testing," kata Jeje.*

Video: PHRI Bali Bicara Akomodasi Ilegal di Balik Turunnya Tingkat Hunian Hotel

Video: PHRI Bali Bicara Akomodasi Ilegal di Balik Turunnya Tingkat Hunian Hotel