Malioboro Satu Pintu Buat Bus Pariwisata, Pengusaha Iri sama Kendaraan Pribadi

Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan skrining terpusat terhadap bus pariwisata. Namun kebijakan ini menuai penolakan.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY keberatan rencana satu pintu bus pariwisata. Kata mereka, kebijakan ini berat sebelah.

"Kalau hanya bus pariwisata, ini kebijakan pilih kasih. Kenapa tidak semua, kendaraan pribadi juga," kata Ketua Organda DIY V Hantoro, saat rapat koordinasi (rakor) Pemkot Yogyakarta dengan pelaku pariwisata, Rabu (18/8/2021).

Hantoro menjelaskan, kebijakan tersebut sangat mengancam eksistensi bus. Bahkan, bakal berdampak serius terhadap penggunaan bus untuk wisata ke Kota Yogyakarta, muncul keraguan.

"Berdasarkan SOP, kalau kalau pakai bus, biro perjalanan itu pasti mendata dan setiap perjalanan pasti direncanakan. Dengan jadwal yang tertata dan terpantau, apabila ada peserta yang terkena Covid-19, tracingnya mudah," katanya.

Ia mengatakan, Organda sebenarnya mendukung rencana one gate system atau satu pintu di Terminal Giwangan. Tapi, hal tersebut tak bisa hanya untuk bus pariwisata saja. Kendaraan pribadi, juga harus mendapatkan skrining kartu vaksin dan surat negatif rapid antigen.

"Kita sudah tidak bekerja dari Maret, tapi kasus tetap tinggi. Berarti, itu bukan karena kita. Makanya, harus dievaluasi dari mana sumbernya. Jangan sampai yang jadi kambing hitam itu rombongan yang pakai bus," ujarnya.

Tak hanya soal kebijakan yang tak egaliter, Hantoro juga mempertanyakan teknis pemeriksaan di lapangan. Jika satu bus berisi 60 orang, pemeriksaan bisa memakan satu jam lebih.

"Tentu ini merugikan wisatawan itu sendiri. Mereka datang ke Yogya untuk wisata waktunya habis untuk pemeriksaan," katanya.

Selanjutnya, penjelasan pemerintah Yogyakarta>>>