Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

ADVERTISEMENT

Senin, 27 Jun 2022 21:23 WIB

TRAVEL NEWS

KLHK Dorong Penetapan Kuota di TN Komodo Pakai Sistem Digital

Angga Laraspati
detikTravel
TN komodo
Foto: Ade Lesmana/d'Traveler
Jakarta -

Wakil Menteri LHK Alue Dohong mengatakan jika penetapan kuota pengunjung di Taman Nasional Komodo sudah saatnya dilakukan secara digital. Inisiasi ini dilakukan untuk mempermudah layanan dan mengakomodir kebijakan penetapan kuota pengunjung.

Dalam penerapan layanan kunjungan secara digital, baik dalam proses booking online maupun e-ticketing dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain terkait, antara lain Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT). Alue menjelaskan penerapan kebijakan kuota pengunjung dengan sistem digitalisasi/elektronik tersebut tidak akan mengurangi akses maupun peluang pendapatan masyarakat setempat dari berbagai aktivitas wisata alam di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo.

"Dengan pengelolaan tersebut diharapkan kegiatan wisata tetap berjalan dengan baik, sehingga masyarakat akan mendapatkan multiplier effect berupa pendapatan, dan kelestarian satwa dan habitat komodo tetap terjaga," ujar Alue dalam keterangan tertulis, Senin (26/6/2022).

Namun demikian dirinya juga menegaskan penerapan hal-hal tersebut di atas memerlukan tahapan-tahapan sosialisasi dan uji coba yang prosesnya akan disusun bersama para pihak dengan dikoordinir Ditjen KSDAE dalam hal ini Balai TN Komodo dan Pemerintah Provinsi NTT.

Ia menuturkan penetapan jumlah maksimum itu dimaksudkan agar tidak berdampak pada kelestarian komodo dan satwa lainnya. Selain itu, juga untuk mempertahankan dan menjaga kenyamanan serta keamanan pengunjung.

"Pengaturan pengunjung dengan sistem pembatasan pengunjung atau kuota pengunjung ini tentunya dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif kegiatan wisata alam terhadap kelestarian populasi biawak Komodo dan satwa liar lainnya, mempertahankan kelestarian ekosistem di Pulau Komodo dan Pulau Padar pada khususnya, serta untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengunjung serta petugas selama beraktivitas di Taman Nasional Komodo," jelasnya.

Alue berujar untuk mengetahui batas maksimal pengunjung diperlukan kajian daya dukung daya tampung wisata (DD DTW) di Taman Nasional Komodo sebagai dasar penentuan kuota.

DD DTW merekomendasikan jumlah pengunjung ideal per tahun ke Pulau Komodo adalah 219.000 wisatawan dan ke Pulau Padar mencapai 39.420 wisatawan atau sekitar 100 orang per waktu kunjungan.

Hasil kajian tersebut menunjukkan jumlah yang hampir sama dengan tingkat kunjungan pada tahun 2019 (yaitu 221.000 orang) untuk di Pulau Komodo, sedangkan di Pulau Padar selama ini Balai Taman Nasional Komodo telah menerapkan kebijakan kunjungan 100 orang per waktu kunjungan, dengan 1 hari terdapat 3 waktu kunjungan.

Kajian juga merekomendasikan jumlah kunjungan di Pulau Padar dapat ditambahkan 2 - 2.5 kali lipat dengan mempertimbangkan beberapa hal terkait penyesuaian daya dukung berupa infrastruktur, seperti penambahan jumlah pos di area trekking, sarana sanitasi dan MCK, safety trekking seperti tali, jumlah ranger serta tenaga medis atau ruang khusus untuk kesehatan.

Selaras dengan hal itu, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi menyampaikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung pelaksanaan pembatasan pengunjung dengan sistem digitalisasi manajemen pengunjung dengan mengimplementasikan program Experimentalist Valuing Environment (EVE).

Melalui program EVE, biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung tidak hanya diperuntukkan untuk biaya perjalanan dan biaya-biaya lainnya di Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo (transportasi darat/bandara/pelabuhan), namun juga dapat berkontribusi dalam upaya konservasi/pelestarian komodo serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional Komodo.

"Yang paling penting adalah komodo kita harus lestarikan bersama semua habitat yang ada di Pulau Komodo disitu ada burung kakak tua, kelelawar dan sebagainya, hutan dan lingkungan lautnya juga kita harus lestarikan bersama semua yang ada di sana, kami serahkan kepada ahlinya, dari kesimpulan kajian yang ada itulah kita ambil untuk kita gunakan (sebagai kebijakan) yang secepat-cepatnya dan seadil-adilnya," ungkapnya.

(akn/ega)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA