Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

ADVERTISEMENT

Senin, 08 Agu 2022 13:11 WIB

TRAVEL NEWS

'Pulau Komodo Harus Tetap Jadi Destinasi Wisata untuk Semua Kalangan'

Femi Diah
detikTravel
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi kenaikan tarif masuk kawasan TN Komodo saat Weekly Press Briefing, di Gedung Sapta Pesona, Senin (11/7/2022). Menparekraf mengatakan kenaikan tarif masuk kawasan untuk biaya konservasi jasa ekosistem.
Foto: Kemenparekraf
Jakarta -

Polemik tarif baru ke Pulau Komodo dan Pulau Padar direspons Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Inche Sayuna. Dia berharap Taman Nasional Komodo tetap menjadi destinasi inklusif yang bisa diakses semua orang.

"Taman Nasional Komodo semestinya menjadi destinasi inklusif bukan eksklusif karena dapat menjauhkan publik yang ingin mempelajari dan melihat salah satu keajaiban dari tujuh keajaiban yang dicatat dunia," kata Inche seperti dikutip dari Antara, Senin (8/8/2022).

Dia menyebut sejak awal Taman Nasional Komodo sejak awal diposisikan sebagai destinasi publik. Dan, begitu pula di masa datang, Dia berharap semua orang berkesempatan berwisata ke kawasan itu.

Menurut Inche destinasi wisata yang bersifat inklusif bukan berarti mengabaikan konservasi kawasan. Justru itu menjadi tantangan pengelola agar wisata tetap bisa berjalan beriringan dengan konservasi. Salah satu caranya dengan pembatasan jumlah kunjungan.

"Artinya, jumlah dan waktu kunjungan wisatawan bisa dibatasi sehingga tidak ada kunjungan yang membeludak yang bisa mengancam ekosistem di sana," kata dia.

Inche mengatakan pembatasan tersebut merupakan langkah yang lebih rasional dari pada menaikkan harga tiket ke Pulau Komodo secara signifikan yang menyulitkan masyarakat untuk berwisata ke Taman Nasional Komodo.

Berkaca pro dan kontra penetapan tarif baru ke Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,75 juta hingga direspons dengan mogoknya pelaku wisata Labuan Bajo, Inche menyebut seharusnya setiap aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan dibuat dengan melewati uji publik yang cukup.

Sebelum maupun setelah diberlakukan aturan perlu dihadirkan perlu diuji untuk mengukur sejauh mana kebijakan diterima secara baik oleh berbagai lapisan masyarakat.

"Jadi perlu dipertimbangkan secara matang, apalagi sebuah kebijakan yang tidak populis dan cenderung merugikan rakyat banyak," katanya.



Simak Video "Tarif Rp 3,75 Juta Pulau Komodo Akhirnya Ditunda Usai Tuai Protes"
[Gambas:Video 20detik]
(fem/fem)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA