5 Bulan Krusial Sebelum Tarif Komodo Berlaku Rp 3,75 Juta

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

5 Bulan Krusial Sebelum Tarif Komodo Berlaku Rp 3,75 Juta

Putu Intan - detikTravel
Selasa, 09 Agu 2022 10:13 WIB
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi kenaikan tarif masuk kawasan TN Komodo saat Weekly Press Briefing, di Gedung Sapta Pesona, Senin (11/7/2022). Menparekraf mengatakan kenaikan tarif masuk kawasan untuk biaya konservasi jasa ekosistem.
Tarif baru masuk Pulau Komodo ditunda dan akan berlaku tahun depan Foto: Kemenparekraf
Jakarta -

Pemerintah resmi menunda kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo Rp 3,75 juta. Ada waktu 5 bulan untuk berdialog sebelum kebijakan itu berlaku.

Ditundanya pemberlakuan tarif Rp 3,75 juta sampai akhir 2022 agaknya cukup meredakan situasi yang sempat panas di Labuan Bajo. Sebagaimana diketahui, kenaikan tarif TN Komodo yang semula dijadwalkan berlaku 1 Agustus 2022 itu menimbulkan gelombang protes hingga mogok kerja pelaku wisata di sana.

Aksi protes ini bahkan sempat diwarnai ketegangan antara demonstran dengan aparat keamanan. Beberapa pendemo sempat ditangkap dan salah seorang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Situasi yang tak kondusif ini kemudian mendorong pemerintah menunda pemberlakuan tarif. Penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTT, Zeth Sony Libing.

"Pemerintah Provinsi NTT memberikan dispensasi selama lima bulan ke depan atau tetap berlaku tarif lama masuk Pulau Komodo maupun Pulau Padar. Pemberlakuan tarif baru sebesar Rp 3,75 juta mulai berlaku pada 1 Januari 2023," kata Zeth seperti dikutip dari Antara.

ADVERTISEMENT

Dia menjelaskan pemberian dispensasi itu merupakan saran Presiden Joko Widodo dan masukan dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

"Pemberian dispensasi ini merupakan atas saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Pemerintah NTT tentu tetap memperhatikan semua masukan dari berbagai pihak seperti masukan dari Bapa Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat, para alim ulama, para pendeta, dan tokoh-tokoh masyarakat di daerah itu," ujarnya.

Selanjutnya, baik pemerintah maupun masyarakat di sekitar TN Komodo punya waktu krusial yakni 5 bulan untuk mempersiapkan diri. Zeth mengatakan, Pemprov NTT bakal menyiapkan fasilitas dan infrastruktur di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Mereka juga bakal melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada berbagai pihak.

Sementara itu Menparekraf Sandiaga Uno bakal memaksimalkan waktu 5 bulan ini untuk komunikasi dengan masyarakat termasuk pelaku wisata. Ia berharap dengan komunikasi yang lebih baik, wacana konservasi dan pemulihan ekonomi di TN Komodo dapat berjalan beriringan. "Kita gunakan waktu 5-6 bulan ini untuk komunikasi yang lebih baik dan efektif agar masyarakat betul-betul mengerti kebijakan yang harusnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat," kata dia dalam Weekly Press Briefing, Senin (8/8/2022).

Simak Video 'Tarif Rp 3,75 Juta Pulau Komodo Akhirnya Ditunda Usai Tuai Protes':

[Gambas:Video 20detik]




(pin/ddn)

Hide Ads