Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

ADVERTISEMENT

Senin, 24 Okt 2022 21:05 WIB

TRAVEL NEWS

Polemik Pasal Zina di Hotel, Sandiaga: Masih dalam Pembahasan

Yasmin Nurfadila
detikTravel
Weekly Press Briefing
Sandiaga Uno saat pertemuan mingguan bersama media. Foto: Yasmin Nurfadila/detikTravel
Jakarta -

Dalam rancangan UU KUHP terdapat pasal perzinahan yang menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap pihaknya tengah membahas hal ini.

Pasal perzinahan dalam rancangan UU KUHP diprotes oleh para pengusaha, terutama mereka yang berasal dari industri perhotelan. Hal ini terjadi karena pasal tersebut memunculkan adanya kemungkinan pidana bagi pasangan belum menikah yang melakukan check-in di hotel.

Meski dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa tindakan itu hanya akan dikenai pidana jika terdapat pengaduan dari suami atau istri orang yang terikat perkawinan, orang tua atau anak yang tidak terikat perkawinan. Namun pasal ini tetap dinilai kontraproduktif oleh mereka yang terlibat dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sebut pihaknya sudah menerima laporan terkait hal ini. Ia menyampaikan bahwa jajarannya sudah menerima masukan dari berbagai pihak dan tengah melakukan pembahasan.

"Saat ini kami dalam proses pembahasan dan penyampaian pendapat awal dan masukan dari masyarakat. Ada concern dari pihak perhotelan dan masyarakat," kata Sandiaga Uno dalam pertemuan mingguan bersama media, Senin (24/10/2022).

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka akan masukan dari berbagai pihak. Nantinya masukan-masukan yang diterima akan disampaikan kepada DPR.

"Kami tentunya mengapresiasi masukan dari asosiasi PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia). Saya sudah sampaikan juga kepada ketua PHRI Bali. Beliau sedang mendalami hal tersebut. Nanti semua masukan ini akan kami rampungkan, kami sampaikan ke rekan-rekan mitra kami di DPR," sambungnya.

Sandi menyayangkan adanya isu-isu seperti ini karena berpotensi mengganggu momen kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia berpesan supaya semua mengupayakan agar isu seperti ini tak mengganggu minat wisatawan.

"Sekali lagi dalam kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif, isu-isu seperti ini yang akan mengganggu kebangkitan momentum. Memang ada pertimbangan hukum dan lainnya, namun dari segi parisiwata dan ekonomi kreatif jangan sampai ini mengganggu minat wisatawan," imbuhnya.

Kemudian Sandiaga Uno juga mengingatkan kepada para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif agar tetap kondusif. Ia menekankan agar semuanya menghadapi isu ini dengan tenang.

"Kami menghimbau para pelaku parekraf tetap tenang dan kondusif. Semoga segera mendapatkan titik terang, titik temu," pungkasnya.

Penjelasan Juru Bicara Tim RKUHP

Soal adanya ancaman pidana check in hotel bagi pasangan non nikah, Juru Bicara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kesalahpahaman. Tentang pasangan di luar nikah yang menginap (check in) di hotel bakal dipenjara bila RKUHP sah menjadi undang-undang nantinya, itu pemahaman yang salah.

"Tidak benar demikian (bahwa pasangan di luar nikah yang check in di hotel bisa dipenjara), dan juga tidak serta merta bisa dipidana penjara," kata Juru Bicara Tim Sosialisasi RUU KUHP, Albert Aries, kepada detikcom.

Pasangan di Luar Nikah Tak Langsung Digrebek Tanpa Ada Aduan

Albert Aries menerangkan, pasal yang dimaksud dalam narasi viral tersebut adalah Pasal 415 RKUHP tentang perzinahan dan Pasal 416 RKUHP tentang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan/kohabitasi (kumpul kebo). Pasangan di luar nikah yang menginap (check in) di hotel tidak serta merta digerebek tanpa ada aduan.

"Sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP, yaitu hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan. Maka, tidak akan pernah ada proses hukum tanpa adanya pengaduan dari yang berhak dan dirugikan secara langsung," jelas Albert.

Albert mengatakan sempat ada wacana agar kepala desa dapat mengadukan tindak perzinahan atau kohabitasi (kumpul kebo). Namun wacana itu sudah dihapus oleh perumus RKUHP.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana, karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Penjelasan Pasal 415 RKUHP Mengatur tentang Perzinahan

Sebagaimana dikutip detikcom dari draf final RKUHP yang diserahkan Pemerintah ke DPR, berikut ini bunyi Pasal 425 ayat 1 RKUHP yang mengatur tentang perzinahan.

Bunyi Pasal 415 RKUHP:

(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Namun, perlu diketahui bahwa delik tersebut merupakan delik aduan, berikut syaratnya:

1. Tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

2. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
3. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.


Penjelasan Pasal 416 RKUHP Mengatur tentang Kohabitasi

Selain itu, ada juga Pasal 416 RKUHP yang mengatur tentang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan/kohabitasi (kumpul kebo), sebagai berikut.

Bunyi Pasal 416 RKUHP:

(1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Namun, ada sejumlah syarat ketika kumpul kebo dapat menjadi delik pidana, yaitu:

Tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
- Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
- Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
Jadi, dapat dipahami bahwa ancaman pidana check in hotel bagi pasangan di luar nikah hanya bisa kenai terhadap pasangan yang terdiri dari orang yang sudah menikah dan orang yang tidak menikah. Apabila dua-duanya belum menikah, maka hal seperti itu tidak diatur dalam RKUHP.



Simak Video "Menparekraf Jawab Isu Larangan Konser hingga Akhir Desember 2022"
[Gambas:Video 20detik]
(ysn/wsw)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA
Adu Perspektif
×
Geger Capres Rambut Putih Keriput
Geger Capres Rambut Putih Keriput Selengkapnya