Kereta Gantung Gunung Rinjani Makan 500 Hektar Hutan

Kereta gantung Gunung Rinjani dalam proses pembangunan. Layanan wisata ini akan memakan lahan hutan hingga 500 hektar.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) M. Rum mengungkap pihak investor sudah mengirim upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLH) NTB.

Itu adalah proses penyusunan DED (detail engineering Design, FS (feasibility study) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) mengenai pembangunan kereta gantung Rinjani.

"Jadi pihak investor memiliki kewajiban reboisasi 500 hektar lokasi kereta gantung Rinjani. Jadi harus disusun oleh pelaku usaha. Kita pastikan juga kegiatan usaha ini tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup," kata Rum, Selasa (20/12/2022) di Mataram.

Di sisi lain, pemerintah NTB sendiri telah memastikan pihak investor dari PT Indonesia Lombok Resort untuk berkewajiban menjaga kelestarian hutan di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah.

"Nanti setelah ada DED dan FS baru kemudian amdalnya disusun. Jadi, groundbreaking itu sah walaupun amdalnya tidak ada," kata Rum.

Rum menegaskan pembangunan kereta gantung Rinjani yang diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp 2,2 triliun itu nantinya akan menjual konsep kelestarian hutan di kawasan luar TNGR.

Maka dari itu, Pemda NTB memiliki komitmen lakukan pengawasan jika ada perusakan hutan selama proses pembangunan kereta gantung Rinjani.

"Tapi, perbaikan hutan-hutan yang ada itu nanti tugas investor. Jangan ada sangka buruklah orang yang anti dengan kereta gantung. Kami dianggap akan ada aktivitas ilegal loging. Kita pastikan itu tidak ada, justru investor akan jualan tata kelola hutan kita," katanya.

Rum pun enggan berkomentar terkait berapa biaya reboisasi hutan yang akan digunakan untuk membangun kereta gantung sepanjang 9-10 kilometer di luar TNGR itu.

Baca artikel selengkapnya di detikBali