Bagaimana Bali Atasi Masalah Wisatanya? Ini Kata Pengamat

Belakangan sederet kasus turis berulah di Bali makin tersorot. Banyak pihak yang geram, lalu bagaimana langkah tepat mengatasi hal ini? ini kata pengamat.

Masalah turis di Bali belakangan semakin ramai, seperti berkendara tanpa helm, ugal-ugalan di motor, ribut dengan Pecalang, tidak menaati aturan saat Nyepi, dan lain sebagainya. Hal ini membuat banyak orang emosi.

Tapi mengatasi permasalahan ini tak boleh tergesa-gesa dan perlu tindakan matang, alih-alih tindakan yang sekedar reaktif, begitu menurut Pengamat dan Tokoh Muda Bali, Gede Suardana. Dirinya memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi kejadian yang demikian.

1. Serahkan kepada yang berwenang

Walaupun kelakuan turis yang menyimpang membuat berbagai pihak emosi, tapi menurutnya, masyarakat mesti menyerahkan semua persoalan kepada pihak berwenang. Masyarakat tidak boleh mengambil sikap dengan 'main hakim sendiri' terhadap para turis, karena hal itu nantinya akan berimbas kepada wajah Bali di mata Internasional.

"Jadi masyarakat juga jangan bersikap terlalu reaktif dengan main hakim sendiri, jadi serahkan lah kepada proses hukum, sehingga penegakkan hukum kepada turis yang bermasalah betul-betul terjadi dan terukur," ujar Gede Suardana ketika dihubungi detikTravel, Minggu (7/5/2023).

"Kalau penegakan hukum terukur, maka respon dunia terhadap bali jadi positif. 'Oh kalau ada turis yang melanggar, dia akan terkena proses hukum yang benar', tapi kalau kita terlalu reaktif dan tidak melakukan penegakkan hukum, justru main hakim sendiri, maka persepsi dunia jadi akan berbeda," ujarnya.

Hal tersebut karena bisa jadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang turis karena ketidaktahuan atau perbedaan budaya yang dimiliki.

2. Membuat kebijakan yang tidak sekedar reaktif

Menurutnya, kebijakan yang seharusnya diambil pemerintah ini tak hanya reaktif saja, melainkan dengan kajian yang mendalam dan jangka panjang. Hal tersebut karena dengan kebijakan publik yang baik dan terstruktur, akan berpengaruh baik kedepannya.

"Misalnya quality tourism, atau pembatasan turis mengendarai motor, itu kan terkesan tergesa-gesa, hanya merespon peristiwa. Sebetulnya dalam membuat kebijakan publik di dalam pariwisata mesti komprehensif ya, bagaimana melihat daya dukung bali, SDM-nya, akomodasinya, dunia global dalam industri pariwisata, harus benar-benar terencana dengan baik dan terstruktur, tidak bisa reaktif dan tergesa-gesa," tuturnya.

3. Pulihkan Bali lebih dulu

Dirinya pun beranggapan bahwa prioritas yang mesti dilakukan saat ini adalah memulihkan Bali terlebih dulu sebelum mengambil langkah ke depan, khususnya dalam quality tourism. Hal tersebut mengingat Bali terkena dampak yang cukup parah terkait wisata pada era Covid-19.

"Pulihkan Bali dulu, baru nanti setelah pulih sambil jalan barulah kita memikirkan bagaimana desain pariwisata bali di masa depan. Baik itu quality tourism, itu seperti apa yang kita butuhkan? Apakah hanya dengan membatasi jumlah wisatawan? saya pikir tidak dengan cara seperti itu, tapi dengan cara-cara terukur," ucapnya.

"Misalnya ada turis yang melanggar, jadi orang-nya saja, jumlah turis yang melanggar kan sedikit tuh dibanding jumlah turis yang tidak, jangan sampai membakar lumbungnya, padahal yang bermasalah tikus saja misalnya," dirinya menambahkan.

4. Edukasi

Selain hal-hal tersebut, penting juga kiranya bagi Pemerintah Daerah dan para pelaku wisata di Bali untuk terus mengedukasi kepada turis yang berkunjung ke Bali. Mengingat, Bali merupakan daerah yang memiliki aneka kultur dan norma yang unik, yang berbeda dan mungkin tak banyak turis ketahui.

"Ini yang harus jadi concern bagi pemerintah, di era media sosial ini kita kan lebih mudah memberikan edukasi, misalnya dengan membuat konten bagaimana kultur bali, mana tempat-tempat suci di bali, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tempat suci. Konten itu yang harus diperbanyak, dan ini saya rasa belum terlalu dioptimalkan oleh pemerintah," ujarnya.