Kedaulatan RI Tak Akan Goyah, PLBN Kini Ada Sertifikatnya

Sebagai salah satu upaya untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai wajah terdepan, kini ada sertifikatnya.

Untuk meratakan pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan perbatasan, pemerintah mendorong pembangunan Indonesia dari wilayah terluar, dalam hal ini batas negara dengan negara tetangga. Salah satunya dengan membenahi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai wajah terluar Indonesia dan etalase bangsa.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara. Kedua Sertipikat Hak Pakai tersebut diberikan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang diwakili oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian PUPR, Rozali Indra Saputra.

Hadi mengatakan, sertifikat tersebut menjadi satu bukti nyata program sertifikasi tanah yang terus digencarkan Kementerian ATR/BPN berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Bukan hanya menyertifikatkan di kota-kota, namun di perbatasan yang jauh dari ibu kota juga diberikan sertifikat dan diberikan di seluruh wilayah Indonesia," ujar Hadi dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).

Menurutnya, berdaulat atau tidaknya sebuah negara dapat tercermin dari bagaimana pengelolaan wilayah perbatasannya. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN hadir memberikan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertifikat tanah di wilayah tersebut.

"Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmen bahwa Pos Lintas Batas Negara juga kita kelola untuk diberikan Sertifikat Hak Atas Tanah," tutur Hadi Tjahjanto.

Acara pemberian sertifikat kepada PLBN itu bertempat di Hotel Mercure Samarinda dan dihadiri oleh Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe hingga perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

AKP Makruf Suroto, Hidup Mati di Tanah Papua

AKP Makruf Suroto, Hidup Mati di Tanah Papua