Posisi tawar turis China begitu tinggi. Buktinya adalah sumber devisa berbagai negara itu bisa membuat negara lain meminta bantuan polisi China untuk berpatroli di wilayahnya.
Setelah beberapa lama, dilansir Reuters dalam berita Desember 2022, patroli bersama polisi China dan Italia resmi dihentikan. Alasannya adalah ada dugaan bahwa Beijing telah menjalankan operasi seperti polisi di luar negeri.
Safeguard Defenders, sebuah kelompok pembela hak asasi manusia yang berbasis di Spanyol, mengatakan bahwa mereka memiliki bukti adanya 102 pos pelayanan China.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lokasi itu terkadang digunakan untuk menekan warga negara China di 53 negara, termasuk 11 pos pelayanan di Italia.
Pihak berwenang China telah menepis tuduhan tersebut. Mereka mengatakan bahwa fasilitas tersebut adalah pusat yang dikelola secara sukarela yang membantu warga negara mereka memperbarui dokumen dan menawarkan layanan lain yang terganggu selama pandemi COVID.
Kedutaan Besar China di Roma tidak segera menanggapi permintaan komentar pada saat produksi berita.
Safeguard Defenders mengatakan stasiun layanan di Italia terkait dengan kesepakatan bilateral pada tahun 2015 yang memungkinkan petugas polisi China mengambil bagian dalam patroli bersama dengan rekan-rekan Italia di Roma, Milan, Napoli, dan pusat-pusat lainnya.
"Saya dapat mengatakan bahwa bentuk-bentuk kerja sama tersebut tidak akan lagi dipraktikkan atau ditiru dalam bentuk lain," kata Menteri Dalam Negeri Matteo Piantedosi kepada surat kabar Il Foglio.
Dia mengatakan kepada parlemen bahwa pakta patroli bersama dengan China tidak ada hubungannya dengan pendirian stasiun layanan di Italia.
"Patroli bersama berlangsung pada 2016-2019 dan ditangguhkan setelah pandemi COVID-19," kata Piantedosi.
Safeguard Defenders mengatakan bahwa Beijing menggunakan pusat-pusat tersebut untuk menekan beberapa ekspatriat China untuk kembali ke kampung halaman. Mereka akan menghadapi tuntutan pidana.
Mereka mengatakan bahwa operasi semacam itu ilegal dan kemungkinan besar menargetkan para pembangkang.
Beberapa negara, termasuk Kanada, Amerika Serikat, Belanda dan Jerman, telah meluncurkan investigasi terhadap laporan kelompok hak asasi manusia yang diterbitkan pada bulan September 2022 itu.
(msl/wsw)
Komentar Terbanyak
Bandung Juara Kota Macet di Indonesia, MTI: Angkot Buruk, Perumahan Amburadul
Menpar Widiyanti Disentil soal Pacu Jalur, Dinilai Tak Peka Momentum Untungkan RI
Status Global Geopark Danau Toba di Ujung Tanduk