.webp)
Upload Photo
Write a Story
China melarang turisnya untuk datang ke Myanmar bagian utara. Apa alasannya?
Dilansir Antara, Minggu (31/12/2023), pelarangan dari pemerintah China ini berdasar buruknya kondisi keamanan di daerah itu.
"Situasi keamanan saat ini di Kokang, yang merupakan zona mandiri sangat parah dan kompleks. Kami mengingatkan warga negara China untuk tidak melakukan perjalanan ke Myanmar bagian utara," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Konflik bersenjata terjadi sejak 27 Oktober 2023 ketika aliansi kelompok etnis bersenjata "Aliansi Tiga Persaudaraan" secara terkoordinasi menyerang pos-pos militer di negara bagian Shan di Myanmar utara yang berbatasan dengan China.
"Kami juga meminta warga negara China yang sudah ada di daerah tersebut, terutama yang ada di Kota Laukkaing, untuk pindah ke tempat yang aman atau kembali ke China sesegera mungkin dan mengambil tindakan pencegahan demi keselamatan," kata Mao.
Tiga kelompok itu adalah Tentara Aliansi Demokratis Nasional Myanmar (MNDAA), Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), dan Tentara Arakan (AA). Ketiganya sudah bertemu di China pertengahan Desember 2023 untuk membuat kesepakatan perdamaian di Myanmar.
"Kami tetap mempercayai bahwa gencatan senjata perlu dipertahankan dan pembicaraan damai oleh pihak-pihak yang relevan di Myanmar perlu dilakukan sehingga dapat mendorong perdamaian di daerah perbatasan China-Myanmar," tambah Mao.
China berharap semua pihak berkepentingan menahan diri, aktif meredakan situasi di lapangan, dan mementingkan pendekatan damai di Myanmar utara.
"Dan mengambil tindakan konkret untuk melindungi keselamatan dan keamanan proyek dan personel China di Myanmar," kata Mao.
Serangan aliansi pada 27 Oktober 2023 membuat junta kehilangan lebih dari 100 pos keamanan dan empat kota, termasuk perbatasan penting dengan China.
Junta mengaku kehilangan kendali atas beberapa kota di perbatasan, termasuk Chinshwehaw yang terletak di sebelah Provinsi Yunnan, China.
China sendiri direpotkan oleh arus pengungsian dan pelanggaran lintas batas akibat eskalasi konflik di Myanmar.
PBB menyebut 18,6 juta penduduk Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan dan sekitar enam juta di antaranya membutuhkan bantuan karena harus mengungsi.
Layanan kesehatan dan pendidikannya terganggu, hingga kerawanan pangan dan malnutrisi serta risiko perlindungan pun mengalami hal serupa.
Pada 2017, militer Myanmar meluncurkan operasi kekerasan terhadap warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine yang disebut kelompok-kelompok HAM sebagai genosida.
Hampir 1,2 juta warga Rohingya terpaksa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh untuk tinggal di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak selama bertahun-tahun.
Seusai kudeta Myanmar 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, militer Myanmar melancarkan penindasan brutal terhadap jutaan orang penentang mereka.
(msl/wsw)
Komentar Terbanyak
Bangunan yang Dirusak Massa di Sukabumi Itu Villa, Bukan Gereja
Aturan Baru Bagasi Lion Air, Berlaku Mulai 17 Juli 2025
Brasil Ancam Seret Kasus Kematian Juliana ke Jalur Hukum