Kawasan Wisata Koh Samui di Thailand Bongkar 11 Vila Ilegal

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

Kawasan Wisata Koh Samui di Thailand Bongkar 11 Vila Ilegal

Muhammad Lugas Pribady - detikTravel
Senin, 04 Nov 2024 07:07 WIB
Kawasan villa di Koh Samui, Thailand
Ilustrasi kawasan vila di Koh Samui, Thailand. (Getty Images/supermatros)
Jakarta -

Pihak berwenang di pulau wisata Koh Samui, Thailand kembali merobohkan 11 vila mewah. Vila-vila itu dibangun secara ilegal.

Proses pembongkaran di proyek Ariya Residence di Tambon Maret direncanakan dimulai pada hari Senin (21/10/2024), namun pihak berwenang terpaksa menunda karena pemilik proyek mengirimkan pengacara untuk mengajukan protes.

Melansir Bangkok Post, Senin (4/11/2024), pembongkaran dilakukan pada Rabu setelah ada perintah dari Wakil Gubernur Surat Thani, Nanthawat Charoenwan. Dia menginstruksikan Wali Kota Koh Samui, Ramnet Jaikwang, untuk menegakkan kewenangan administratif dalam merobohkan bangunan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat tiba di lokasi, ternyata ada 11 vila sudah dihuni. Penghuni menolak untuk mengidentifikasi diri atau memberikan informasi. Pihak berwenang menyampaikan instruksi di depan pintu yang tertutup. Mereka menyampaikan perintah pembongkaran dan meminta penghuni vila itu meninggalkan bangunan.

Wali Kota Ramnet menyatakan bahwa para pejabat melaporkan penghalangan tersebut kepada polisi setempat pada hari Senin dan bersiap untuk mengajukan laporan resmi ketika wakil gubernur memerintahkannya untuk melaksanakan kewenangannya.

ADVERTISEMENT

Rammet juga menugaskan spesialis hukum, Panlop Meepian, untuk mengawasi proses pembongkaran setelah menerima instruksi dari otoritas provinsi. Panlop menjelaskan bahwa pemberitahuan pembongkaran telah dipasang di properti dan tindakan hukum akan diambil terhadap mereka yang tidak mematuhinya.

Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah kota akan menyewa kontraktor untuk melakukan pembongkaran dengan perkiraan biaya mencapai 11 juta baht.

Pejabat administrasi, polisi, dan tentara dikerahkan untuk memberikan pengamanan dan memfasilitasi pekerjaan, sementara otoritas terkait melakukan pengawasan. Di sisi lain, seorang pengacara yang mewakili pemilik proyek telah mengajukan keluhan kepada polisi terhadap para pejabat dengan tuduhan pelanggaran hukum.

Proyek tersebut terdiri dari 34 vila mewah yang dioperasikan oleh perusahaan BS 2 Brothers Co. Pengaduan mengenai pembangunan ilegal diajukan ke Kantor Ombudsman pada tahun 2019.

Penyelidikan berikutnya mengungkap bahwa 11 vila tersebut dibangun tidak sesuai dengan desain yang disetujui. Mereka telah diperintahkan untuk dihancurkan, tetapi pemilik proyek tidak mematuhi perintah tersebut.




(upd/fem)

Hide Ads