Pihak berwenang di pulau wisata Koh Samui, Thailand kembali merobohkan 11 vila mewah. Vila-vila itu dibangun secara ilegal.
Proses pembongkaran di proyek Ariya Residence di Tambon Maret direncanakan dimulai pada hari Senin (21/10/2024), namun pihak berwenang terpaksa menunda karena pemilik proyek mengirimkan pengacara untuk mengajukan protes.
Melansir Bangkok Post, Senin (4/11/2024), pembongkaran dilakukan pada Rabu setelah ada perintah dari Wakil Gubernur Surat Thani, Nanthawat Charoenwan. Dia menginstruksikan Wali Kota Koh Samui, Ramnet Jaikwang, untuk menegakkan kewenangan administratif dalam merobohkan bangunan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat tiba di lokasi, ternyata ada 11 vila sudah dihuni. Penghuni menolak untuk mengidentifikasi diri atau memberikan informasi. Pihak berwenang menyampaikan instruksi di depan pintu yang tertutup. Mereka menyampaikan perintah pembongkaran dan meminta penghuni vila itu meninggalkan bangunan.
Wali Kota Ramnet menyatakan bahwa para pejabat melaporkan penghalangan tersebut kepada polisi setempat pada hari Senin dan bersiap untuk mengajukan laporan resmi ketika wakil gubernur memerintahkannya untuk melaksanakan kewenangannya.
Rammet juga menugaskan spesialis hukum, Panlop Meepian, untuk mengawasi proses pembongkaran setelah menerima instruksi dari otoritas provinsi. Panlop menjelaskan bahwa pemberitahuan pembongkaran telah dipasang di properti dan tindakan hukum akan diambil terhadap mereka yang tidak mematuhinya.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah kota akan menyewa kontraktor untuk melakukan pembongkaran dengan perkiraan biaya mencapai 11 juta baht.
Pejabat administrasi, polisi, dan tentara dikerahkan untuk memberikan pengamanan dan memfasilitasi pekerjaan, sementara otoritas terkait melakukan pengawasan. Di sisi lain, seorang pengacara yang mewakili pemilik proyek telah mengajukan keluhan kepada polisi terhadap para pejabat dengan tuduhan pelanggaran hukum.
Proyek tersebut terdiri dari 34 vila mewah yang dioperasikan oleh perusahaan BS 2 Brothers Co. Pengaduan mengenai pembangunan ilegal diajukan ke Kantor Ombudsman pada tahun 2019.
Penyelidikan berikutnya mengungkap bahwa 11 vila tersebut dibangun tidak sesuai dengan desain yang disetujui. Mereka telah diperintahkan untuk dihancurkan, tetapi pemilik proyek tidak mematuhi perintah tersebut.
(upd/fem)
Komentar Terbanyak
Penumpang Hilang HP di Penerbangan Melbourne, Ini Hasil Investigasi Garuda
Turis Brasil yang Jatuh di Gunung Rinjani Itu Sudah Tidak Bergerak
Ada Apa dengan Garuda Indonesia?