Pungli di Tempat Wisata Meresahkan, Kemenpar Bilang Apa?

Antara - detikTravel
Kamis, 13 Feb 2025 12:07 WIB
Aksi pungutan liar (pungli) yang menjamur di area Air Terjun Tumpak Sewu (Istimewa)
Jakarta -

Kementerian Pariwisata bersama kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli di tempat wisata. Caranya, dengan menggandeng kepolisian dan asosiasi pariwisata.

"Kami juga rencananya akan membuat seperti pokja bersama dengan Kemendagri," kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani Mustafa dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI seperti dikutip dari Antara, Kamis (13/2/2025).

Dia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih terjadi di tempat-tempat wisata. Rizki berharap kondisi itu tidak berlanjut.

Dia mengatakan kementerian sudah membuat nota kesepahaman kerja sama dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli di tempat wisata. Untuk itu, Dinas Pariwisata perlu membuat kesepakatan serupa dengan Kepolisian Daerah.

"Ini bagian yang tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang punya, dan Kementerian Keuangan tentunya, ini yang menjadi PR kami," ujar dia.

"Kami ingin mungkin bisa tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.

Rizki mengatakan bahwa asosiasi pelaku usaha pariwisata seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) juga perlu dilibatkan dalam upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.

Dia mengemukakan pentingnya penegakan hukum dan pelaksanaan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk pungli di tempat wisata dalam upaya mengatasi pungli di daerah wisata.

Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul karena tingkat pemahaman masyarakat mengenai keberlanjutan usaha pariwisata masih rendah.

Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.

"Salah satu yang konkret adalah kita memastikan dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja sama yang sudah ada ditingkatkan lagi," ujar dia.



Simak Video "Video: PHRI Bali Bicara Akomodasi Ilegal di Balik Turunnya Tingkat Hunian Hotel"

(fem/fem)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork