Hotel-Restoran di Bali Terancam Kehilangan 50% Pendapatan Imbas Efisiensi

Ilustrasi hotel di Bali (Getty Images/iStockphoto/grinvalds)

Denpasar -

Hotel dan restoran di Bali terancam kehilangan pendapatan sebagai imbas dari kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Tak main-main, pengaruhnya sampai 50 persen.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace mengatakan hotel-hotel di kawasan Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung paling terdampak. Masing-masing hotel di kawasan tertentu memiliki kegiatan reguler yang menjadi sumber pendapatan.

Dia memberikan gambaran hotel-hotel di kawasan Nusa Dua dan sekitarnya selama ini menjadi langganan acara kementerian dan lembaga pusat. Hotel-hotel di kawasan itu bisa meningkatkan pendapatan hingga 20 persen dari penyewaan fasilitas meeting, incentives, conventions, and exhibitions (MICE).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Event-event banyak dilakukan di bulan November-Desember, sampai kekurangan kamar," ujar Cok Ace saat ditemui detikBali di kantor Bali Tourism Board, Denpasar, Kamis (13/2/2025).

Cok Ace mengungkapkan banyak sektor yang akan terdampak dari kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut. Selain hotel, dia berujar, usaha restoran yang biasanya menyediakan makanan untuk acara kementerian juga turut terkena imbasnya.

"Berdampak ke mana-mana, panjang efek dominonya," kata pria yang juga tokoh Puri Ubud itu.

Meski begitu, Cok Ace menyebut tidak semua hotel dan restoran di Bali terkena dampak dari kebijakan tersebut. Misalkan hotel miliknya yang tidak menjadi langganan acara kementerian maupun lembaga pusat.

"Saya punya hotel empat, saya nggak terpengaruh. Dipotong pun nggak berpengaruh karena tidak pernah dipakai oleh kementerian, pemerintah," kata Cok Ace.

Pemangkasan anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Komisi II DPR pun telah menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran sejumlah kementerian/lembaga tahun 2025.

Keputusan itu diketok seusai melakukan rapat bersama sejumlah mitra kerja Komisi II DPR. Rapat digelar di Komisi II DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

***

Artikel ini sudah lebih dulu tayang di detikBali. Selengkapnya klik di sini.