Kartu kuning diberikan oleh UNESCO kepada Danau Toba. Status Global Geoparknya terancam dicabut.
Peringatan kartu kuning diberikan oleh UNESCO pada tahun 2023, karena Danau Toba tidak memenuhi beberapa kriteria pengelolaan yang telah ditetapkan. UNESCO meminta pengelolaan Danau Toba dipenuh dalam batas waktu dua tahun.
Sayangnya, batas waktu itu hampir memenuhi tenggatnya. Namun, pemerintah dinilai banyak kalangan terlihat belum banyak melakukan perbaikan.
Profesor Azril Azhari, pengamat kebijakan publik pariwisata mengatakan bahwa status Global Geopark sudah di ujung tanduk. Sangat sulit membereskan semua masalah yang ada dalam waktu singkat ini.
"Ekosistem di Danau Toba belum sesuai dengan ketentuan dari UNESCO. Harus tahu dulu 3 subsistem dalam ekosistem untuk memperbaiki Danau Toba," ucapnya pada detikTravel lewat sambungan telepon pada Kamis (10/7).
Sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, ia menjelaskan bahwa ekosistem itu dibagi tiga, yaitu biotik, abiotik dan sosial budaya. Biotik adalah semua makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Abiotik adalah semua benda mati, seperti tanah, air, dan udara. Sosial budaya adalah aspek non-fisik dari lingkungan yang mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan perilaku manusia dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi interaksi mereka dengan lingkungan dan sesama.
Prof Azril mengakui bahwa Indonesia belum memiliki ahli ekosistem pariwisata, sehingga penugasan dalam pengelolaan Kaldera Danau Toba sangat mandek.
Nasib Danau Toba Setelah Status di Cabut
Jika status Danau Toba dicabut, maka Indonesia dapat kembali mendaftarkannya di masa mendatang. Namun, tentu akan lebih berat.
"Kalau yang ini saja tidak mampu dipenuhi, apalagi nanti kalau mendaftar lagi," ungkapnya.
Akan lebih baik jika pengelola mampu untuk membereskan semua ketentuan UNESCO saat ini. Apalagi kalau sampai dicabut, artinya nama Danau Toba di kancah internasional akan ikut hilang.
"Karena artinya kita kurang menjaga," ucapnya.
Sudah berkecimpung dalam dunia pariwisata dan politik, Prof Azril mengakui adanya keterbatasan dalam pemerintah. "Kita bergerak karena project bukan karena program. Harusnya dengan program, ada biaya atau tidak kita usahakan, ini semua menyalahkan efisiensi, padahal sudah lama warningnya," tutupnya.
Simak Video "Video Sorotan Komisi VII DPR soal Status Geopark Danau Toba Terancam Dicabut"
(bnl/ddn)